Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengawal keberlanjutan program jaminan kesehatan BPJS gratis untuk tahun anggaran 2027. Pihak dewan menginginkan tidak ada pengurangan kuota penerima manfaat di tengah efisiensi anggaran daerah yang sedang berjalan.
Langkah ini, kata Wakil Ketua DPRD, Budiono Sastro Prawiro, bertujuan untuk melindungi hak kesehatan seluruh lapisan masyarakat. DPRD menolak opsi pemotongan anggaran pada sektor pelayanan kesehatan dasar. Warga kurang mampu harus tetap mendapatkan fasilitas berobat secara cuma-cuma tanpa kendala administrasi.
“Jadi kita tetap berpihak pada program sosial. Salah satunya BPJS Kesehatan gratis. Itu bagian dari janji kepala daerah. Kami siap kawal dan dukung itu. Memang efisiensi ini berpengaruh. Tapi kami minta khusus BPJS tidak ada rasionalisasi,” ujarnya, Selasa (10/11).
Untuk itu, lanjut Budiono, DPRD mendorong optimalisasi pemasukan daerah. Hal itu merupakan upaya mendorong kota ini mampu mandiri secara finansial. Menyusul pengelolaan belanja daerah yang selektif. Efisiensi juga harus menyasar belanja operasional birokrasi, bukan hak dasar warga.Di mana keduanya bisa menjadi kunci utama untuk menyelamatkan program-program pro-rakyat.
“Kami minta program BPJS gratis tetap berjalan penuh pada tahun 2027. Jangan sampai efisiensi anggaran mengorbankan jaminan kesehatan warga. Kami siap bahas rasionalisasi kegiatan yang boros demi menyelamatkan anggaran kesehatan ini,” jelasnya.
Menurut Budiono, kesehatan masyarakat merupakan prioritas di tengah dinamika anggaran. Pemerintah kota tetap wajib menyusun strategi belanja yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Termasuk meningkatkan PAD sebagai solusi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sehingga kemandirian anggaran akan membuat Balikpapan tahan terhadap fluktuasi dana transfer dari pusat.
“Masyarakat butuh kepastian layanan berobat yang layak dan gratis. Pemerintah kota wajib mengelola setiap rupiah belanja secara selektif agar target pembangunan dan pelayanan publik tahun 2027 tercapai maksimal,” tuturnya lagi.
Budiono berharap anggaran BPJS Kesehatan gratis terus bertahan di tahun 2027. Mengingat program ini menjadi solusi konkret perlindungan sosial. DPRD memposisikan program BPJS gratis sebagai perlindungan kesejahteraan warga setempat. Makanya jangan sampai terkena kebijakan rasionalisasi belanja. (dan)
Discussion about this post