Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD) Kota Balikpapan masih menunggu realisasi pemerintah pusat yang akan menanggung penuh pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Kebijakan strategis ini membawa harapan perbaikan keuangan daerah. Sekaligus memberikan ruang bagi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota minyak.
Selama ini, kata Wakil Ketua DPRD, Budiono Sastro Prawiro, porsi belanja pegawai menguasai sebagian besar kas daerah. Kondisi itu tentu membatasi ruang gerak pembangunan fisik. Khususnya pada masa efisiensi anggaran beberapa tahun terakhir. Jika realisasi terjadi, pemerintah setempat dapat mengalihkan dana itu ke sektor fasilitas umum.
“Semuanya penting. Baik belanja pegawai maupun fasilitas umum. Makanya kita membuat skala prioritas dalam penyusunan anggaran. Masalahnya anggaran yang ada ternyata kurang. Akibatnya sejumlah perbaikan infrastruktur turut dikurangi,” ujarnya, Selasa (10/11).
Secara umum, lanjut Budiono, pihaknya mendukung rencana pemerintah pusat tersebut. Dirinya merujuk langsung pada pernyataan resmi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang memastikan alokasi gaji PPPK penuh waktu masuk ke dalam tanggungan pusat. DPRD menilai langkah ini sebagai wujud keadilan fiskal yang sangat meringankan beban pemerintah kota.
“Kami mengapresiasi itu. Kalau gaji PPPK ini masuk pemerintah pusat tentu sangat mengurangi beban APBD kita. Dana daerah yang tadinya terkunci untuk gaji bisa langsung kita alihkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas warga,” jelasnya.
Meski begitu, Budiono tetap mengingatkan perbedaan status kepegawaian agar tidak memicu kesalahpahaman di kemudian hari. Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PPPK penuh waktu memiliki skema hak yang berbeda dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terutama menyangkut jaminan hari tua atau uang pensiun.
“Jadi tolong para pegawai paham aturannya. Status PPPK penuh waktu berbeda dengan ASN berstatus PNS. Khususnya terkait jaminan pensiun. Kami mendorong pemerintah kota menyosialisasikan detail regulasi ini secara terbuka,” tuturnya lagi.
Budiono juga mengajak seluruh aparatur pelayanan publik untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasi dalam melayani warga. Kepastian kesejahteraan pegawai harus berjalan lurus dengan peningkatan kualitas birokrasi yang ramah, cepat, dan jujur. Langkah bersama ini mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat dan sejahtera. (san)
Discussion about this post