Balikpapan, Borneoupdate.com- Ketenangan kantor DPRD Kota Balikpapan pada Jumat (13/9) pagi mendadak berubah ramai. Tercatat puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Pusat.
Dalam orasinya, koordinator aksi, Suriansyah menyampaikan penolakan keras atas rencana kenaikan BPJS Kesehatan dan menilai rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memberatkan masyarakat. Mewakili massa aksi, Suriansyah menyampaikan 5 poin tuntutan yakni mendesak Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kota dan DPRD agar membatalkan usulan Menteri Keuangan terkait kenaikan iuran BPJS yang dinilai sepihak dan membebani ekonomi rakyat.
Lalu, meminta pemerintah memberikan sanksi bagi 2.348 perusahaan yang menyebabkan defisit BPJS Rp 32,8 triliun sehingga merugikan negara.
Selanjutnya, mendesak pemerintah untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial sebagai basis penerimaan bantuan dan mencari solusi lain menutupi defisit BPJS dengan tidak membebani rakyat kecil dengan kenaikan iuran, mendesak BPJS Kesehatan melakukan transparansi dalam mengelola anggaran, serta membuat Posko Pelayanan Pengaduan di Tiap Rumah Sakit agar Peserta BPJS/Pasien yang mengalami masalah pelayanan.
Termasuk mendesak Anggota DPRD Kota Balikpapan khususnya membidangi urusan kesehatan agar benar-benar melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Rumah Sakit yang ada di Kota Balikpapan agar seluruh masyarakat secara merata dapat merasakan pelayanan yang optimal dari Pihak Rumah Sakit.
“Menaikkan iuran BPJS Kesehatan adalah tindakan gegabah tanpa didasari dengan evaluasi yang matang. Akibatnya rakyat jadi korban,” ucap Suriansyah.
Menurutnya kebijakan pemerintah untuk menaikan iuran BPJS Kesehatan tidak diimbangi dengan peningkatan layanan BPJS Kesehatan di fasilitas dan rumah sakit agar lebih optimal dalam melayani masyarakat. Karena fakta di lapangan pemegang kartu BPJS Kesehatan masih sering kesulitan dapat layanan di rumah sakit.
“Kenaikan iuran 100 Persen jadi solusi bagi BPJS Kesehatan tapi juga jadi solusi yang menyengsarakan bagi rakyat Kecil,” tegasnya.
Sementara anggota DPRD Kota Balikpapan Taufiqurahman yang menemui para pengunjuk rasa berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini. Usai menerima petisi dia berjanji akan memberikan petisi ini ke komisi yang bersangkutan. Karena tuntutan mengenai iuran BPJS Kesehatan ini menyangkut bidang kesehatan, maka petisi ini akan diserahkan ke Komisi IV ketika sudah terbentuk nanti.
“Akan saya serahkan ke Komisi IV usai AKD terbentuk,” tuturnya. (FAD)
Discussion about this post