Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk mengawasi penggunaan anggaran dan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Pansus itu bertugas menerima laporan dari masyarakat dan mengecek ke lapangan seputar penyaluran bantuan sosial selama masa penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) di Balikpapan.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan pembentukan pansus ini setelah mempertimbangkan banyaknya laporan dari masyarakat terkait sejumlah kendala dalam proses penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Laporan tersebut menyebutkan persoalan jumlah paket bantuan sosial yang distribusikan, jumlah data warga yang tercatat sebagai penerima dan harga paket bantuan sosial berupa sembako yang dinilai tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan.
“Kami sudah menerima banyak laporan dari masyarakat, tapi kita tidak akan memutuskan dulu karena kita mau menggali dulu informasi dari masyarakat,” ujarnya di Kantor DPRD Kota Balikpapan.
Menurut Abdulloh, semua informasi dari masyarakat terkait sejumlah proses penyaluran bantuan sosial ini akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke lapangan. Sehingga dirinya belum bisa mengambil sikap untuk menyelesaikan sejumlah persoalan tersebut karena masih harus dipastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut.
“Kami harus melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Jangan buru-buru men-justice pemerintah. Jadi kami masih menggali informasi terlebih dahulu, nanti akan didiskusikan antara Pansus DPRD dengan Gugus Tugas,” tutur politisi Golkar Balikpapan ini.
Keberadaan Pansus DPRD ini, lanjut Abdulloh, untuk menjamin proses distribusi bantuan sosial yang dialokasikan tepat sasaran. Untuk itu, Pansus DPRD mulai mengawasi setiap proses pendistribusian paket bantuan sosial yang diserahkan hingga sampai ke penerimanya.
Selain itu DPRD juga meningkatkan upaya pengawasan proses distribusi bantuan sosial yang telah dialokasikan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses distribusi yang dilakukan. Sehingga bantuan sosial yang telah dialokasikan dapat merata dan tepat sasaran.
“Kita akan mengawal proses distribusi paket bantuan sosial yang diberikan, kita akan mengawasi sampai ke masyarakat. Kita akan bersinergi dengan masyarakat untuk saling mengingatkan dalam proses distribusi bantuan yang dilakukan di lapangan,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post