Balikpapan, Borneoupdate.com- Menyikapi pemindahan ibukota negara dan posisi Kota Balikpapan sebagai pintu masuk serta kota penyangga dinilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dilakukan sejak dini. Sikap tersebut diwujudkan dalam rapat kerja penyusunan pokok pikiran DPRD Balikpapan dalam rangka bersiap menjadi penyangga ibukota yang baru, Minggu (17/11) siang.
Rapat kerja ini menghadirkan Budi Sudarmadi selaku Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri dan Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, yang memaparkan soal peluang serta tantangan yang akan dihadapi Balikpapan sebagai penyangga IKN.
Anggota DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi mengatakan bahwa sinergi lembaga eksekutif, legislatif dan antar lembaga lainnya perlu dibangun sejak sekarang. Terutama dalam mengantisipasi potensi dampak ekonomi dan sosial dari pemindahan ibukota.
“Pasti ada dampak baik dan buruk yang akan terjadi. Jadi kita perlu selain berpikir positif tentu juga harus menyikapi dampak buruk yang bisa terjadi di Balikpapan saat IKN dibangun. Salah satunya soal pendatang,” ujar Iwan.
Menurutnya penduduk di Balikpapan yang akan merasakan dampak besar ketika pemindahan IKN direalisasikan. Karena lokasinya yang secara geografis menjadi pintu masuk dan berdekatan dengan lokasi IKN di Kabupaten PPU dan Kukar. Sehingga para pemangku kebijakan di Balikpapan perlu memiliki kesepakatan dan perencanaan sejak saat ini.
“Sangat penting seluruh stakeholder punya pola pikir yang sama. Jadi ada kesepahaman berupa visi misi oleh forum komunikasi pimpinan daerah. Karena itu bisa jadi modal awal Balikpapan sebagai penyangga IKN,” tuturnya.
Iwan mencontohkan pada dampak pertambahan penduduk, pertumbuhan pemukiman dan pembukaan lahan. Dimana hal itu akan berdampak pada kemacetan, kepadatan wilayah dan berkurangnya kawasan hijau saat insfrastruktur terbangun. Belum lagi kemungkinan dampak gesekan sosial saat terjadi pertambahan penduduk yang mendadak terhadap kultur masyarakat setempat.
“Makanya DPRD bersama Pemkot perlu segera merumuskan recana persiapan menjadi penyangga IKN secepatnya. Terutama memaksimalkan APBD tahun 2020 untuk membangun fasilitas umum dan sosial yang merupakan hajat hidup masyarakat,” tandas Iwan. (FAD)
Discussion about this post