Berau – Pulau Maratua menikmati berkah pariwisata yang terus tumbuh. Wisatawan datang untuk menyaksikan keindahan lautnya yang mendunia. Homestay ramai terisi. Perahu wisata hilir mudik mengantar tamu menuju spot penyelaman terbaik. Namun, di balik geliat ekonomi itu, muncul persoalan yang tidak terlihat mata. Sinyal internet di pulau terluar itu mulai kewalahan.
Digitalisasi sebenarnya telah mengubah wajah pelayanan publik di Maratua. Empat kampung yang berada di pulau ini meninggalkan cara kerja lama yang bergantung pada tumpukan dokumen fisik. Aparat kampung kini mengirim laporan secara daring. Mereka memperbarui data kependudukan melalui sistem digital. Mereka juga mengelola administrasi pemerintahan dengan bantuan internet.
Perubahan itu membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, ketergantungan pada jaringan digital juga melahirkan kerentanan baru. Ketika kualitas internet menurun, roda pelayanan ikut tersendat.
Kondisi tersebut kerap terjadi saat jumlah wisatawan meningkat. Ratusan telepon genggam milik pelancong menggunakan jaringan yang sama dengan perangkat milik pemerintah, sekolah, hingga fasilitas layanan masyarakat. Lonjakan pengguna itu membebani kapasitas jaringan yang tersedia.
Sekretaris Kampung Payung-Payung, Rino, mengaku aparatur kampung sering menghadapi kendala ketika mengunggah berbagai dokumen administrasi. “Proses unggah data administrasi sering membutuhkan waktu lebih lama ketika kualitas internet menurun,” ujarnya.
Persoalan itu tidak hanya dirasakan pemerintah kampung. Pemerintah Kecamatan Maratua juga menghadapi situasi serupa. Aktivitas pelayanan publik berbasis digital ikut melambat ketika kunjungan wisatawan meningkat.
Sekretaris Kecamatan Maratua, Armin Mashuri, mengatakan tingginya arus wisatawan memang membawa dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur telekomunikasi yang lebih memadai. “Arus kunjungan wisatawan yang tinggi turut meningkatkan penggunaan jaringan internet,” terangnya.
Maratua memang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kalimantan Timur. Keindahan bawah lautnya menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kehadiran mereka menggerakkan sektor penginapan, transportasi, kuliner, dan jasa wisata.
Namun, perkembangan itu membutuhkan dukungan infrastruktur yang seimbang. Pemerintah pusat melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi terus memetakan kebutuhan konektivitas di wilayah terluar, termasuk Maratua. Pemerintah berupaya memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan di tengah meningkatnya aktivitas pariwisata.
Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, menyebut pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan publik dalam penyediaan akses internet. “Kami tetap pada prioritas kerja yang sudah ditetapkan, yakni mendukung pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.
BAKTI, lanjut Fadhilah, juga mendorong operator seluler swasta untuk memperluas kapasitas jaringan komersial di Maratua. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Dirinya memahami operator swasta mempertimbangkan aspek bisnis sebelum berinvestasi di wilayah dengan jumlah penduduk yang terbatas. Karena itu, negara perlu mengambil peran untuk memastikan masyarakat di daerah terluar tidak tertinggal dalam transformasi digital.
“Kami paham sekali operator swasta punya hitungan bisnis. Kalau tidak untung, mereka tidak akan mau masuk. Makanya pemerintah yang masuk. Semua usulan akan kami tampung dan pertimbangkan,” tuturnya.
Di sisi lain, penduduk Maratua kini menghadapi tantangan baru. Pulau ini tidak lagi sekadar membutuhkan akses internet. Mereka membutuhkan jaringan yang mampu mengimbangi pertumbuhan pariwisata sekaligus menopang pelayanan publik.
Di pulau terdepan Indonesia itu, sinyal bukan hanya soal mengunggah foto ke media sosial. Sinyal telah menjadi bagian penting dari administrasi pemerintahan, pendidikan, hingga denyut kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika internet melambat, bukan hanya wisatawan yang terganggu. Pelayanan kepada warga pun ikut menunggu.
“Ini yang kami terus evaluasi. Tentu saja kerja kami beda dengan pihak swasta. Kami berupaya terus menghadirkan keadilan komunikasi kepada warga terluar,” tambahnya. (zha)
Discussion about this post