Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta satuan kerja terkait meningkatkan koordinasi untuk memaksimalkan capaian target pemasukan pajak dan retribusi daerah di tahun ini. Apalagi capaian PAD tahun 2023 baru terealisasi di angka 40 persen.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Suwanto menilai komunikasi dan koordinasi menjadi kunci penting dalam upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah. Termasuk juga melengkapi teknologi dalam upaya peningkatan PAD. Seperti pemasangan alat perekam data transaksi pajak dan retribusi daerah melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Kita saat ini masih menyiapkan payung hukum untuk penerapan pajak dan retribusi secara online. Nanti disitu pengawasan di lapangan terhadap pajak dan retribusi serta inovasi berbasis kearifan lokal dan kolaborasi milenial akan diterapkan kepada para wajib pajak. Intinya membuka kesadaran agar taat membayar,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Suwanto, anggota dewan juga sudah melakukan kunjungan kerja untuk belajar PAD ke beberapa daerah. Di mana tercatat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menjadi salah satu daerah terbaik dalam pemungutan dan pengelolaan PAD. Sehingga diharapkan melalui koordinasi dan komunikasi pencapaian PAD bisa maksimal.
“Kalo soal kendala memang selalu ada. Kita pun masih menghadapi kendala ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah. Makanya kami ingin koordinasi dengan wajib pajak perlu ditingkatkan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya tunggakan pajak. Sebab kita juga tahu yang nunggak juga termasuk pengusaha besar,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post