Balikpapan, Borneoupdate.com – Kebutuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembiayaan pembangunan terus meningkat setiap tahunnya. Namun hal itu tetap mempertimbangkan kemampuan daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Mengingat perekonomian di semua daerah mengalami koreksi akibat pandemi Covid-18.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Suwanto mengatakan pemulihan ekonomi menjadi fokus pemerintah di semua daerah setelah kondisi pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Apalagi situasi ini telah menyebabkan penurunan perekonomian secara merata di berbagai daerah. Termasuk Kota Balikpapan yang pertumbuhan ekonominya bertumpu pada jasa dan perdagangan.
“Pajak daerah baru tercapai sekitar 27%. Alasannya kebiasaan masyarakat bayar PBB di bulan September. Itu merupakan batas akhir pembayaran setiap tahunnya,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Balikpapan, Rabu (15/06) siang.
Informasi yang ada, lanjut Suwanto, pada tahun ini pemerintah berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Terutama penggunaan teknologi digital dalam pemasaran produk UMKM. Sebab salah satu sisi positif pandemi Covid-19 terkait perubahan transaksi manual menuju digitalisasi di semua bidang.
“Makanya kita akan lihat bagaimana prosentase PAD di triwulan II tahun 2022. Kita sih berharapnya ada peningkatan agar target tercapai. Itu juga merujuk pada kondisi perekonomian. Nanti kita akan minta datanya kepada satuan kerja yang bertugas,” tuturnya lagi.
Suwanto berharap agar kondisi perekonomian di Kota Balikpapan dapat terus naik seiring kondisi pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Untuk itu, pemerintah setempat perlu mendorong sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Terutama sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
“PAD ini kan modal keuangan pembangunan kita. Untuk itu kita perlu data yang valid soal wajib pajak dan proses penagihan di lapangan. Meski saat ini prosentase capaian PAD sepertinya belum maksimal,” tambah politisi PDIP Balikpapan ini. (FAD)
Discussion about this post