Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta percepatan sosialisasi program BPJS Kesehatan gratis kepada masyarakat. Permintaan ini bertujuan agar masyarakat penerima bisa memperoleh haknya dan tepat sasaran. Mengingat anggaran program yang menjadi visi dan misi Walikota Balikpapan ini sudah disahkan dalam APBD Perubahan 2021 dan akan berlaku efektif di bulan Oktober.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sandy Ardian mengatakan pihaknya masih menunggu hasil pembahasan terhadap pengajuan peraturan walikota tentang BPJS gratis. Dimana dalam realisasi program visi misi kepala daerah yang baru itu ada sejumlah pasal yang mendapat atensi dari pihak legislatif.
“Ini anggarannya sudah siap tinggal pelaksanaan. Berarti sosialisasi lebih dulu ke masyarakat. Kalau lambat nanti realisasi bisa tidak tuntas terserap anggarannya. Itu jadi tanggung jawab satuan kerja yang terkait,” ujarnya kepada wartawan, Ahad (26/09).
Menurut Sandy, pihaknya ingin memastikan satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap program BPJS gratis. Termasuk aturan verifikasi terhadap para peserta agar penerima bantuan dari pemerintah ini tepat sasaran. Mengingat kedua hal tersebut merupakan kunci utama dalam realisasi pelaksanaan di lapangan.
“Yang penting dari Perwali tersebut ada pihak yang bertanggung jawab. Yaitu kriteria peserta dan siapa pengelolanya. Pengelolanya dinas kesehatan dan dinas sosial yang masing-masing memiliki ranah dalam proses realisasi program ini,” tutur politisi asal PKS Balikpapan ini.
Menurut Sandy, dinas kesehatan berperan dalam verifikasi data penerima bantuan BPJS gratis. Sementara penduduk yang baru mendaftar sebagai calon penerima bantuan maka akan ditangani oleh dinas sosial lewat kelurahan setempat. Termasuk adanya kemungkinan terjadi migrasi peserta ke BPJS kelas 3 agar bisa menjadi penerima BPJS gratis.
“Bisa saja memang terjadi perpindahan kelas yang berdampak penambahan penerima. Tapi boleh jadi juga ada peserta yang mengundurkan diri karena tidak mau jadi penerima BPJS gratis. Kita buka klausul itu. Jadi prinsipnya dibayar semua tapi belum tentu semua ikut,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post