Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menyampaikan kritik terhadap pengelolaan anggaran di sektor pendidikan. Karena masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap secara optimal. Padahal kebutuhan fasilitas pendidikan di lapangan masih sangat tinggi.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan eksekusi program oleh instansi terkait. Sektor pendidikan yang memegang porsi anggaran besar seharusnya mampu menuntaskan persoalan mendasar, seperti kekurangan ruang kelas baru atau perbaikan sarana prasarana yang rusak.
“Ketika kita menganggap semua program prioritas, tapi ada anggaran yang tidak terserap, ini menjadi pertanyaan besar. Padahal kebutuhan di lapangan masih banyak, terutama di sektor pendidikan,” ujarnya, Selasa (02/06).
Taqwa mengatakan setiap rupiah dalam anggaran pendidikan memiliki nilai yang sangat krusial bagi masyarakat. Kegagalan menyerap anggaran berarti hilangnya kesempatan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pihak DPRD mendesak pemerintah untuk mengevaluasi hambatan teknis yang menyebabkan program tidak berjalan.
Politisi Gerindra ini melihat adanya ketimpangan antara narasi program prioritas dengan realitas pelaksanaan di tingkat bawah. Ia seringkali menemukan laporan sekolah yang memerlukan bantuan mendesak. Namun di sisi lain terdapat dana yang justru kembali ke kas daerah karena tidak terpakai.
“Kami tidak ingin melihat data serapan yang rendah sementara warga masih mengeluhkan kurangnya kursi sekolah. Ini menunjukkan ada yang tidak sinkron antara kebijakan dan kebutuhan riil,” tuturnya lagi.
Menurut Taqwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu segera melakukan pemetaan ulang terhadap proyek-proyek fisik maupun non-fisik yang terkendala. Ia mendorong adanya percepatan proses lelang dan administrasi agar anggaran dapat bekerja maksimal sejak awal tahun. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran.
DPRD, tambahnya, berkomitmen akan memperketat pengawasan terhadap jadwal pelaksanaan program di sektor wajib ini. Taqwa tidak ingin alasan birokrasi menjadi penghalang bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan. Ia menuntut komitmen serius dari para pemangku kebijakan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Rakyat membayar pajak untuk mendapatkan fasilitas yang layak. Pemerintah wajib memastikan anggaran itu kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan yang nyata dan berkualitas,” pungkasnya. (ibn)
Discussion about this post