Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mempertanyakan kinerja penanganan pandemi Covid-19 yang hingga kini sudah menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Padahal dana itu merupakan hasil refocusing yang dilakukan pemerintah terhadap anggaran pembangunan namun ternyata tidak memberikan dampak signifikan pada pengendalian penyebaran Covid-19.
Dari catatan yang dimilikinya, kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, tahun 2020 total anggaran yang di refocusing untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 150 miliar. Di tahun 2021, anggaran Covid-19 disetujui sebesar Rp 61 miliar atau totalnya dalam dua tahun menjadi Rp 211 miliar. Sementara kasus Covid-19 terus meningkat meski sudah ada kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Itu PPKM sudah perpanjangan yang kesembilan ternyata kasus Covid-19 masih terus menanjak. Jadi bisa kami katakan beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kota Balikpapan tidak berbanding lurus dengan tingkat penurunan jumlah kasus. Juga tidak sebanding dengan anggaran yang sudah dikeluarkan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (05/07).
Sabaruddin mempertanyakan dampak positif dari pengetatan kegiatan masyarakat dan pengetesan yang terus dilakukan pemerintah melalui Satgas Covid-19. Karena faktanya kebijakan tersebut justru berdampak pada peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Meski hal itu juga dibarengi masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
“Semakin gencar kita melakukan vaksinasi, makin gencar melakukan tes dan jumlah kasusnya juga menjadi semakin banyak. Seberapapun anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah tapi kalau masyarakatnya tidak disiplin dia memang seperti itu,” tuturnya.
Sabaruddin justru menyarankan pengurangan tracing Covid-19 dan meminta pemerintah berfokus pada pendisiplinan protokol kesehatan. Apalagi kegiatan pengetatan yang dilakukan berdampak negatif pada roda ekonomi masyarakat. Sementara seharusnya upaya pencegahan pandemi yang dijalankan tidak berdampak pada roda perekonomian.
“Kurangi saja pelaksanaan tesnya, cuekin saja Covid-19 nya, kita hanya berfokus pada penerapan protokol kesehatan, karena ketika bicara kebijakan Covid-19 sedikit-sedikit yang dibahas adalah persoalan anggaran. Sedangkan tidak ada jaminan Covid-19 itu akan berakhir di bulan sekian, tahun sekian. Nah ini mau sampai kapan,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post