Balikpapan, Borneoupdate.com – Tingginya curah hujan yang mengguyur Kota Balikpapan pada Rabu (16/03) dini hari mengakibatkan sejumlah titik terendam banjir. Pihak pemerintah menyebutkan banjir kali ini tergolong parah dibanding beberapa tahun terakhir. Mengingat debit air hujan yang mengguyur ccukup tinggi bersamaan dengan pasang air laut sejak Selasa (15/03) malam.
Menyikapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Amin Hidayat mengakui keterbatasan anggaran masih membuat pemerintah daerah kesulitan menyelesaikan persoalan banjir. Belum lagi kondisi pandemi Covid-19 yang berakibat pada pemindahan anggaran pembangunan untuk penanggulangan penyakit tersebut.
“Kami akui anggaran untuk penanganan banjir masih terbatas. Padahal masalah banjir merupakan salah satu persoalan prioritas yang harus segera terselesaikan. Dimana perkiraan keperluan anggaran untuk seluruh titik banjir di Balikpapan mencapai Rp 450 miliar,” ujarnya kepada wartawan.
Adapun jika bertumpu pada APBD Balikpapan, lanjut Amin, cukup sulit terealisasi. Karena APBD Kota Balikpapan hanya berasal dari dana transfer pusat dan pemasukan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Hal itu jelas berbeda dengan kabupaten lain yang memiliki sumber daya alam (SDA) berupa tambang emas maupun batu bara. Sehingga perlu melakukan lobi ke pusat maupun provinsi untuk minta bantuan anggaran banjir.
“Kota kita kan kota jasa. Di sini adanya pariwisata, perkantoran, perhotelan dan UMKM. Itu pun tergantung dengan ekonomi yang berkembang. Kalau melihat kondisi pandemi ini ya PAD juga turut turun. Banyak sektor yang terhambat karena ada pembatasan,” tuturnya lagi.
Menurut Amin, kepala daerah periode sebelumnya juga sudah menjadikan penanganan banjir sebagai Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah Daerah (RPJMD). Namun inti persoalan banjir di kota minyak adalah normalisasi Sungai Ampal. Jika daerah aliran sungainya kembali normal maka luapan air yang masuk ke pemukiman warga bisa teratasi.
“Mudah-mudahan pemindahan ibukota negara (IKN) juga membuat pusat membantu penanganan banjir di Balikpapan. Makanya dengan adanya IKN baik provinsi maupun pusat dapat mempercepat prosesnya. Saya pikir itu yang harus ditekankan,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post