Balikpapan, Borneoupdate.com – Pemerintah Kota Balikpapan terus bergerak cepat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Langkah nyata ini mendapat apresiasi penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Kedua lembaga ini bersinergi memangkas antrean panjang kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) demi kenyamanan warga.
Upaya nyata ini terwujud lewat penambahan lima titik SPBU penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi baru di berbagai wilayah Balikpapan. Kehadiran kebijakan baru ini menjadi solusi strategis untuk memecah penumpukan kendaraan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat mendapatkan hak BBM subsidi mereka dengan lebih mudah, aman, dan tanpa harus menunggu lama.
Saat ini, kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro, dua titik SPBU sudah mulai beroperasi melayani warga. Sementara itu, tiga titik SPBU lainnya sedang dalam tahap penyelesaian akhir. Pemerintah menargetkan ketiga lokasi tersebut sudah beroperasi penuh paling lambat akhir September ini. Percepatan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam merespons kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kami menyambut positif langkah cepat pemerintah. Ini bentuk kepedulian nyata terhadap waktu dan produktivitas warga sehari-hari. Penambahan titik baru SPBU Pertalite bisa memudahkan masyarakat menjangkau BBM bersubsidi,” ujarnya, Senin (21/09).
Selain itu, lanjut Budiono, pihak legislatif kini juga aktif mengusulkan penambahan kuota Solar atau Biodiesel untuk para sopir angkutan umum dan logistik. Usulan ini bertujuan menjaga roda perekonomian kota tetap berputar cepat tanpa kendala kelangkaan bahan bakar.
Saat ini, pemerintah daerah dan DPRD masih menunggu keputusan resmi terkait tambahan kuota tersebut. Proses kebijakan ini sedang masuk dalam tahap pembahasan mendalam. Keputusan final kuota Solar subsidi tersebut segera meluncur setelah rapat pleno Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Untuk Solar atau Biodiesel juga kami usulkan penambahan kuota. Keputusannya nanti akan ditentukan dalam rapat pleno BPH Migas,” jelasnya lagi.
Budiono mengaku optimis semua pihak berkomitmen mengawal seluruh proses ini hingga tuntas. Sinergi kuat dengan DPRD dan instansi vertikal seperti BPH Migas menjadi kunci utama. Melalui penataan ini, pemerintah berharap kenyamanan berkendara dan keadilan distribusi energi di Balikpapan dapat segera terwujud secara merata. (san)
Discussion about this post