Balikpapan, Borneoupdagte.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltim kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Balikpapan. Hal itu sebagai hasil dari pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kota se-Kaltim tahun 2021.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada BPK Kaltim yang sudah memeriksa LKPD tahun anggaran 2021 di kota minyak. Apalagi pihak legislatif sebagai mitra pemerintah setempat juga memiliki tiga fungsi utama. Yakni penganggaran, pengawasan penggunaan dan pembentukan peraturan daerah.
Selain itu, lanjutnya, Balikpapan perlu segera berbenah dengan ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Sebab kedepannya secara otomatis menjadikan Kota Balikpapan sebagai beranda Ibu kota, mengingat secara geografis Balikpapan berbatasan langsung dengan Kabupaten PPU.
“Untuk itu Balikpapan perlu mempersiapkan diri, sehingga kelak siap dalam menghadapi tantangan, dan juga memanfaatkan peluang guna peningkatan ekonomi,” ujarnya saat menerima LKPD bersama Walikota, Rahmad Mas’ud, pada Kamis (25/05).
Menurut Abdulloh, implikasi ditetapkannya IKN di wilayah Kaltim, sudah sangat terasa di Kota Balikpapan dimulai dari banyaknya event maupun persiapan IKN yang bertempat di Kota Balikpapan, sampai dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir terutama setelah menurunnya Pandemi Covid-19.
“Dalam menghadapi perubahan Kota Balikpapan sebagai beranda IKN, ternyata tidak hanya memberikan potensi positif diberbagai aspek, namun juga resiko yang cukup mengkhawatirkan diantaranya potensi banjir yang semakin parah, permasalaham sosial, kemacetan,” tuturnya lagi.
Untuk menyiapkan Kota Balikpapan sebagai beranda IKN, tambah Abdulloh, pemerintah setempat juga harus mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Sehingga baik pihak DPRD bersama-sama dengan Pemkot Balikpapan perlu menyusun perencanaan dan kebijakan anggaran setiap tahunnya. Seperti kebijakan umum anggaran serta prioritas program dan kegiatan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
“Saya yakin dan percaya bahwa seluruh Pemda provinsi Kaltim beserta DPRD Kabupaten Kota termasuk Kota Balikpapan dalam menyusun perencanaan selalu mengedepankan azas kehati-hatian yang tinggi,” tambah politisi asal Golkar Balikpapan tersebut. (*/ANA)
Discussion about this post