Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan memberikan persetujuan atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun 2019. Hal itu berdasarkan hasil rapat paripurna virtual bersama Pemerintah kota Balikpapan terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan penandatanganan berita acara persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang LKPJ APBD tahun 2019, Rabu (08/07) siang.
Dalam rapat di ruang gabungan lantai II gedung DPRD Kota Balikpapan, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle didampingi Thohari Aziz dan Subari. Sementara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi diawali oleh Fraksi Golkar yang dibacakan Suryani, Fraksi PDI-P include PKB dibacakan oleh Yohanes Patiung, Fraksi Gerindra dibacakan Rahmatiah, Fraksi PKS dibacakan Sandy Ardian, Fraksi Demokrat dibacakan Asrori dan fraksi gabungan partai dibacakan oleh Puryadi.
Dari keenam fraksi yang menyampaikan pandangan akhir, semua menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ APBD tahun 2019 menjadi peraturan daerah dengan beberapa catatan beserta saran. Seperti peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sektor sektor pendapatan, untuk penanggulangan banjir dan antisipasi banjir di lokasi perumahan. Termasuk upaya menambah daya tampung sekolah negeri dan pemerataan fasilitas kesehatan.
“Soal pendidikan kami mohon jadi perhatian pemerintah. Karena ini terus terjadi setiap tahunnya. Di mana daya tampung sekolah negeri tidak sebanding dengan murid yang mendaftar. Akhirnya terjadi keributan. Belum lagi untuk bidang kesehataan agar segera dibangun rumah sakit di wilayah balikpapan timur dan balikpapan barat,” ujar Puryadi yang mewakili fraksi gabungan partai ini.
Sementara menurut Sabaruddin Panrecalle selaku pimpinan rapat, persoalan PPDB online cukup mendominasi sorotan dari para wakil rakyat di DPRD Balikpapan. Bukan hanya itu, pihak dewan yang menyoroti persoalan kesalahan PDAM input yang berakibat kerugian pembayaran rekening air pelanggan.
“Ada beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh enam fraksi kepada Walikota Balikpapan, dari enam fraksi ini yang paling tersorot terkait masalah pendidikan terutama penerimaan peserta didik baru (PPDB) online. Begitu juga dengan pengelolaan PDAM, adanya kesalahan input manajemen PDAM menjadi perhatian khusus fraksi,” jelasnya.
Sabaruddin menambahkan ada catatan mengenai masalah banjir yang dari tahun ke tahun menjadi pokok bahasan dan terkait PAD belum terserap dengan baik. “Kami sampaikan kepada pemerintahan kota terutama pada Walikota Balikpapan dan jajarannya agar di masa akhir jabatan walikota seyogyanya misi-misinya terselesaikan dengan baik,” tutupnya. (FAD)
Discussion about this post