Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Bontang melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan. Kunjungan kali ini dalam rangka mendapatkan informasi upaya DPRD setempat menyikapi Undang-undang Omnibus Law. Mengingat ada sejumlah peraturan daerah yang akhirnya batal karena kewenangannya beralih ke pusat.
Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengatakan perubahan regulasi yang cepat menuntut lembaga legislatif menyesuaikan diri. Salah satunya melakukan sinkronisasi atas Undang-undang Omnibus Law dari pusat yang status hukumnya lebih tinggi daripada peraturan daerah.
“Kita tergabung dalam Badan Musyawarah. Makanya kami ingin penyegaran dalam regulasi yang sering berubah-ubah. Apalagi ada UU Omnibus Law yang berpengaruh pada aturan daerah,” ujarnya di DPRD Balikpapan, Kamis (18/11).
Untuk itu, lanjut Agus, kunjungan kerja kali ini bertujuan mendapatkan informasi seputar sikap daerah terhadap UU tersebut. Secara umum legislatif setempat jelas mendukung kebijakan pusat. Namun tentu perlu penyesuaian agar aturan itu tetap memuat konten lokal. Sebagai bentuk perlindungan atas kepentingan daerah setempat.
“Kami rasa sangat perlu sharing dengan kabupaten kota lainnya. Soalnya UU ini cukup mereduksi kebijakan daerah. Bahkan pendapatan asli daerah juga turut terkoreksi,” tuturnya lagi
Menurut Agus, Balikpapan saat ini menjadi pusat perhatian berbagai daerah lainnya di Indonesia. Sebab kota ini merupakan pintu gerbang ibukota negara yang baru. Bahkan menjadi kota penyangga utama saat pemindahan ibukota jadi terealisasi ke Kabupaten Kukar dan PPU.
“Kenapa Balikpapan menjadi tujuan kami. Karena kota ini bakal jadi penyangga ibukota negara. Tentu mereka harus bersiap menghadapi berbagai hal. Seperti serbuan tenaga kerja. Baik luar daerah sampai luar negeri,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post