Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan memastikan beberapa sektor pendapatan asli daerah gagal memenuhi target tahun ini. Kondisi tersebut memicu seruan evaluasi sistem pemungutan pajak di lapangan. Salah satunya pada sektor pajak dan retribusi makan serta minuman. Anggota dewan menyoroti secara khusus kepatuhan pelaku usaha perhotelan dan restoran di seluruh wilayah kota minyak.
Wakil Ketua DPRD, Budiono Sastro Prawiro menyebut tingkat kunjungan wisatawan dan aktivitas bisnis sebagai indikator. Kenaikan jumlah kunjungan seharusnya berbanding lurus dengan setoran kas daerah. Namun faktanya pemasukan daerah dari pajak dan retribusi ini belum signifikan. Otomatis kondisi iini mengindikasikan adanya celah kebocoran atau lemahnya pengawasan administrasi.
“Ini kan potensi bisa dilihat indikasinya. Orang banyak datang harusnya sebanding dengan pemasukan. Kan untuk restoran saja ada pajak daerahnya. Itu titipan untuk pembangunan fasilitas umum kita. Harusnya tidak boleh uang rakyat menguap,” ujarnya, Selasa (10/11).
Untuk itu, lanjut Budiono, audit dan pembenahan sistem pencatatan transaksi menjadi solusi. Keduanya berguna untuk mengamankan pembiayaan pembangunan kota. Pihak DPRD sendiri melihat tren penurunan capaian target pendapatan tersebut. Karenanya cukup sering ada inspeksi ke sistem pelaporan omzet seluruh hotel dan restoran.
“Kami melihat ada beberapa sektor pendapatan daerah yang tidak tercapai tahun ini. DPRD mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sektor pajak. Terutama pada pajak makan dan minuman di hotel serta restoran. Yang tunggakan kita cek juga,” jelasnya.
Menurut Budiono, warga sebenarnya sudah menitipkan uang pajak mereka setiap kali membayar tagihan makan di restoran maupun hotel. Oleh karena itu, pengelola usaha wajib menyetorkan dana titipan rakyat tersebut secara jujur dan tepat waktu kepada pemerintah daerah. DPRD bahkan sudah mengawal pemasangan alat perekam transaksi digital.
“Uang pajak makan dan minuman itu berasal dari kantong masyarakat yang menikmati layanan restoran dan hotel. Pengusaha hanya bertugas meneruskannya ke kas daerah. Makanya kami minta transparansi dan pengawasan agar target PAD terpenuhi,” tuturnya.
Budiono menambahkan, fungsi kontrol dari DPRD untuk memastikan kejujuran penyaluran pajak konsumen oleh pelaku usaha. Fokus utama mengarah pada keadilan fiskal tanpa membebani masyarakat kecil. Komisi terkait di DPRD juga sudah sering memanggil instansi pemungut pajak untuk membedah kendala teknis di lapangan. (man)
Discussion about this post