Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan terus memantau perkembangan fasilitas transportasi lokal. Salah satunya pada pengembangan moda angkutan Balikpapan City Trans (Bacitra). Di mana layanan ini bersinggungan dengan mata pencaharian sopir angkutan kota (angkot).
Ketua Komisi II, Yusri meminta Dinas Perhubungan (Dishub) segera mengkaji rekayasa trayek angkutan kota (angkot). Langkah taktis ini bertujuan melindungi angkot di tengah kehadiran layanan bus Bacitra. Salah satunya potensi gesekan sosial di jalan raya.
Yusri meminta pemerintah daerah tertap memperhatikan nasib para pelaku transportasi konvensional. Angkot telah berjasa besar melayani warga Balikpapan selama puluhan tahun. Keberadaan transportasi modern seperti Bacitra tidak boleh mematikan mata pencaharian warga lokal. Makanya perlu ada kajian dari instansi terkait dalam upaya penataan transportasi kota.
“Perlu sekali perhatian dari pemerintah. Kita perlu menjaga keberlangsungan angkot agar tetap hidup. Jangan sampai angkot ini malah mati seiring perkembangan Bacitra. Itu tentu berpotensi konflik di jalanan,” ujarnya, Senin (28/09).
Untuk itu, lanjut Yusri, pemerintah harus merangkul para sopir angkot sebagai mitra kerja. Terutama dalam evaluasi rute baru yang akan membantu angkot menjangkau area pemukiman. Karena itu tidak terlewati bus Bacitra yang beroperasi di jalan besar. Skema ini tentu akan menjaga pendapatan harian para sopir angkot.
“Kami ingin kedua layanan transportasi ini saling melengkapi. Bukan saling menjatuhkan. Angkot nantinya bisa jadi angkutan pengumpan (feeder) yang mengantar penumpang dari gang kecil ke halte utama Bacitra. Integrasi ini membuat perjalanan warga menjadi lebih mudah, murah, dan efisien,” jelasnya.
Pihak pemerintah, menurut Yusri, punya kewajiban menyelenggarakan layanan transportasi terbaik. Tapi tetap harus mempertimbangkan moda transportasi yang tersedia sebelumnya. Agar sopir angkot tetap mendapat penghasilan yang layak seiring pengembangan layanan Bacitra.
Yusri meminta Dishub segera menyusun peta jalan integrasi moda transportasi. Kajian mendalam ini dapat melibatkan perwakilan serikat sopir angkot demi transparansi keputusan. DPRD ingin memastikan setiap kebijakan ekonomi daerah selalu berpihak pada kesejahteraan semua pihak.
“Intinya semua berjalan beriringan. Tidak ada satu pihak yang jadi rugi dalam pengembangan transportasi ini. Kan kita semua ingin kota ini semakin berkembangn dengan baik,” tambahnya. (san)
Discussion about this post