Balikpapan, Borneoupdate.com – Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, Kota Balikpapan memerlukan sejumlah persiapan. Mulai dari infrastruktur hingga Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Tujuannya sebagai pengembangan inovasi pada warga agar tidak tersingkir saat pemindahan IKN terealisasi.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014, pemerintah di daerah memiliki kewajiban mendorong pertumbuhan inovasi masyarakat. Di antaranya dengan memberikan fasilitas pelatihan, pendampingan hingga pembukaan pasar yang melibatkan dunia usaha dan industri.
“Ini yang kita perlukan. Supaya dapat terus menciptakan kreatifitas dalam pelayanan publik. Khususnya di era digital seperti sekarang. Kalau terlambat bisa-bisa warga kita tersingkir hanya jadi penonton,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (25/11).
Selain itu, lanjut Abdulloh, sektor pemerintahan juga harus melakukan pembenahan mulai sekarang. Terutama dalam metode inovasi sektor publik. Sehingga kegiatan itu mampu menunjang kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam birokrasi. Termasuk peningkatan pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi inovasi ini berlaku pada semua pihak. Warga, ASN juga pihak dewan. Agar produk hukum yang terbit mampu mendukung produktifitas pembangunan. Bukan kerja target tapi meninggalkan kualitas,” tuturnya lagi.
Menurut Abdulloh, pihaknya sangat mendukung peningkatan kreatifitas maupun inovasi dalam pembangunan daerah. Sebab banyaknya inovasi di suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap penilaian indeks inovasi daerah dari pusat. Sehingga melakui indeks tersebut ada ukuran kinerja dan proyeksi kemajuan daerah.
“Maka perlu sekali inovasi di pemerintah setempat. Ini akan menginspirasi kepada seluruh stakeholder maupun lapisan masyarakat. Dampaknya tentu mendorong terwujudnya good government. SDM yang jadi kuncinya,” tambahnya. (SUS)
Discussion about this post