Balikpapan, Borneoupdate.com – Belum tuntasnya pembebasan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal terus menjadi sorotan DPRD Balikpapan. Padahal penuntasan pembebasan lahan Sungai Ampal menjadi pintu utama untuk pelaksanaan proyek fisik penanganan banjir untuk kawasan MT Haryono.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari mengatakan terhambatnya proses pembebasan lahan ini sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan menjadi semakin sulit di tengah pengurangan transfer keuangan pusat ke daerah pada tahun ini. Sehingga proses fisiknya juga mengalami kendala.
“Ini PR untuk kita semua. Ada proses pembebasan lahan yang belum tuntas. Memang harus dibebaskan tapi tetap mempertimbangkan dampak lingkungan. Apalagi ini selalu saja anggarannya. Ini sudah bertahun-tahun belum juga tuntas,” ujarnya, Kamis (18/11).
Untuk itu, Subari meminta kepada tim pembebasan lahan Sungai Ampal agar bergerak secara efektif dan selektif dalam melakukan proses pembebasan lahan. Terutama pada lahan yang tidak memiliki sertifikat. Termasuk meyakinkan pemilik lahan agar mau dibebaskan tanahnya demi kepentingan penanganan banjir di Balikpapan.
“Kami harap pembebasan lahan bisa segera tuntas. Untuk pembebasan DAS sungai ampal kami selalu anggarkan bahkan ada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Cuma selalu tidak terserap,” tuturnya lagi.
Menurut Subari jika memang proses pembebasan lahan selalu terhenti di tahap negosiasi harga dengan pemilik lahan. Ia menyarankan pemerintah mengambil jalur konsinyasi dengan menitipkan uang pembebasan lahan ke pengadilan setempat. Karena penolakan yang terjadi sudah mengganggu upaya pemerintah memenuhi kepentingan umum.
“Kalau perlu konsinyasi lewat dititip ke pengadilan ya lakukan saja. Kalau terus-terusan negosiasi tapi tidak ada kesepakatan kita akan kesulitan. Itukan ladang amal jariyah juga. Jangan juga terlalu menuntut tinggi atas harga tanahnya. Pemerintah kan tergantung NJOP,” tambahnya. (SUS)
Discussion about this post