Balikpapan, Borneoupdate.com – Meski pemerintah pusat sudah menurunkan biaya swab mandiri hingga Rp 900 ribu, namun angka tersebut masih cukup tinggi untuk masyarakat menengah ke bawah. Untuk itu Pemerintah Kota Balikpapan mulai mempertimbangkan anggaran subsidi biaya tes usap (swab test) mandiri bagi warganya.
Menyikapi hal ini, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Balikpapan, Suki Wahid memberikan dukungan rencana subsidi tersebut. Mengingat hal itu merupakan salah satu upaya pemerintah membantu kesulitan warga di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Terutama bagi mereka yang mengikuti tes swab secara mandiri.
“Kita apresiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan sudah menurunkan biaya swab menjadi Rp 900 ribu sebagai harga maksimal. Tapi tentu tidak semua mampu untuk harga segitu,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya lanjut Sukri menyambut baik rencana walikota yang mempertimbangkan anggaran subsidi swab. Meski begitu tetap harus memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada. Sebab anggaran untuk penanggulangan dalam covid-19 sudah disahkan di APBD perubahan 2020 sebelum adanya kebijakan pemerintah menurunkan biaya swab. Sehingga saat itu belum ada pembahasan rencana memberikan subsidi biaya swab bagi masyarakat karena harganya masih tinggi.
“Secara prinsip kami ingin memastikan anggaran yang disetujui itu tepat sasaran, tepat pelaksanaan dan pertanggung jawabannya. Meskipun anggaran yang disisihkan untuk penanganan covid-19 di Balikpapan tergolong standar dibandingkan daerah lain,” lanjutnya.
Menurut Sukri pihak DPRD siap memberikan persetujuan terhadap pengajuan anggaran Covid-19 yang disampaikan Pemkot Balikpapan. Selama hal itu realistis masuk dalam bagian upaya pencegahan dampak covid-19 yang tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran anggaran.
“Prinsipnya kan kalau bagi kami di DPRD adalah terkait transparansi. Saya sudah mengantongi seluruh laporan tahap awal penggunaan anggaran itu. Disini termasuk moderat lah karena anggaran covid-19 mencakup hampir 10% dari APBD. Kalau daerah lain ada yang sampai Rp 500 miliar,” tuturnya.
Pihaknya tambah Sukri bisa memahami pentingnya tes swab untuk memastikan seseorang terpapar ataupun bebas dari virus corona. Namun hal itu tetap saja harus melalui mekanisme pembahasan bersama di DPRD dan menyesuaikan ketersediaan anggaran di daerah. Mengingat cukup banyak anggaran yang di refocusing untuk menangani dampak dari covid-19 mulai dari dampak fisik hingga sosial.
“Covid-19 memang tidak mengenal golongan ekonomi. Maka nanti kita carikan solusi agar kelompok menengah ke bawah bisa juga tes swab yang ramah di kantong. Sehingga mereka yang kemampuan ekonominya lemah, diharapkan tetap dapat melakukan tes usap ini,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post