Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan bergerak cepat merespons isu kekerasan anak yang terjadi di sebuah daycare di Yogyakarta baru-baru ini. Para wakil rakyat meminta Pemerintah Kota Balikpapan memperketat pengawasan dan standarisasi operasional seluruh tempat penitipan anak di Kota Beriman.
Langkah ini bertujuan mencegah terjadinya kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak di lingkungan penitipan. Dewan menilai, kasus di Yogyakarta merupakan alarm keras bagi setiap daerah untuk mengevaluasi sistem keamanan anak.
Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, mengatakan Pemkot harus hadir melalui regulasi yang lebih konkret. Ia mendesak instansi terkait untuk memastikan setiap pengelola daycare memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
“Kami tidak ingin kejadian pilu di Yogyakarta merembet ke Balikpapan. Pemerintah harus memastikan semua tempat penitipan anak di sini aman dan layak,” ujarnya, Senin (04/05).
Iim menilai pengawasan tidak boleh hanya sekadar administratif. Ia mendorong adanya edukasi rutin bagi para pengasuh dan pemilik daycare. Menurutnya, kompetensi pengasuh menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan anak-anak. Apalagi kota ini menyandang predikat Kota Layak Anak (KLA). Otomatis akan menjadi sorotan besar saat kasus serupa terjadi di kota minyak.
“Orang tua menitipkan anak karena mereka bekerja untuk pembangunan kota ini. Maka, pemerintah wajib menjamin keamanan anak-anak mereka dengan standarisasi yang ketat,” jelas politisi PKS ini.
Selain teknis pengawasan, Iim menyoroti pentingnya peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Kedua instansi tersebut harus berkolaborasi memetakan daycare yang belum berizin.
Ia meminta pemerintah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai lokasi penitipan anak. Langkah jemput bola ini efektif untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Pengelola yang tidak memenuhi standar kelayakan harus menerima sanksi tegas hingga pencabutan izin operasional.
“Kami mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih tempat penitipan. Orang tua perlu memeriksa latar belakang pengelola dan rekam jejak para pengasuh. Kita semua punya tanggung jawab moral untuk melindungi masa depan anak-anak,” pungkasnya. (ane)
Discussion about this post