Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengingatkan pemerintah setempat dalam persoalan tapal batas. Hal itu terkait temuan tambang batu bara ilegal yang terjadi beberapa waktu lalu di ujung Balikpapan Utara. Mengingat kota ini berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi ibukota negara baru.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengatakan kejelasan tapal batas merupakan kewajiban pemerintah. Mengingat cukup banyak sengketa lahan terjadi karena belum ada kejelasan peta tapal batas dari masing-masing wilayah yang berbatasan. Akibatnya muncul saling klaim dari kedua belah pihak.
“Ini mencuatnya ini bukan sekali dua kali. Kami sudah menyampaikan berkali-kali kepada pemerintah. Bahkan sejak 12 tahun yang lalu saat saya jadi wakil rakyat. Kami sudah menyampaikan soal perbatasan itu,” ujarnya, Sabtu (27/11).
Persoalan tapal batas ini, lanjut Sabaruddin, sudah pernah muncul. Yakni antara Balikpapan dengan Kabupaten Kukar. Tepatnya di daerah Karang Joang dan Samboja yang menjadi perbatasan keduanya. Hingga kini ternyata persoalan itu belum terselesaikan dan bisa menimbulkan perselisihan. Terutama soal kegiatan tambang batu bara. Karena Balikpapan melarang adanya tambang sementara Kukar memberikan izin penambangan.
“Jadi kami menyampaikan harus adanya pertemuan kedua belah pihak. Kalau perlu melibatkan pemerintah pusat. Agar ada kejelasan tapal batas keduanya baik secara yuridis maupun historis. Mana sebenarnya punya Balikpapan maupun Kukar,” tuturnya lagi.
Menurut Sabaruddin, persoalan tambang batu bara ini dulunya sudah sering terjadi. Makanya ketika periode kepemimpinan Walikota, Imdaad Hamid, keluar perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Payung hukum ini melarang adanya kegiatan pertambangan karena dampak lingkungannya lebih besar.
“Di kota ini tidak ada yang namanya tambang batu bara. Baik itu legal lebih-lebih lagi ilegal. Beda dengan kabupaten kota lain di Kaltim. Kita sudah sepakat untuk tidak ada tambang batu bara di Balikpapan. Siapapun walikotanya siapapun anggota dewannya,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post