Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menyayangkan minimnya program pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun ini. Padahal, program tersebut sebelumnya telah masuk dalam rencana anggaran pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi masyarakat.
Anggota DPRD Kota Balikpapan, Simon Sulean mengakui keterbatasan pelaksanaan pelatihan terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Kondisi tersebut membuat sejumlah program harus disesuaikan dengan skala prioritas daerah.
Ia menilai pelatihan UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat. Karena itu, pengurangan program pembinaan dinilai dapat berdampak terhadap pengembangan usaha masyarakat.
“Kami menyayangkan minimnya pelatihan UMKM tahun ini. Padahal program tersebut sebenarnya sudah masuk dalam rencana anggaran pemerintah daerah,” ujarnya, Jumat (05/06).
Simon mengatakan kebijakan efisiensi anggaran memang membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Namun, sektor UMKM seharusnya tetap mendapat perhatian karena memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Efisiensi anggaran membuat pemerintah menerapkan skala prioritas secara ketat. Tetapi pembinaan UMKM juga penting karena menyangkut penguatan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Simon menjelaskan pelatihan sangat dibutuhkan pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, kemampuan pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha. Tanpa pembinaan yang berkelanjutan, banyak pelaku usaha dinilai akan kesulitan berkembang.
Ia menyebut UMKM selama ini terbukti menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi. Karena itu, pemerintah daerah perlu tetap memberikan dukungan agar pelaku usaha kecil dapat terus tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.
Selain pelatihan, DPRD juga mendorong adanya pendampingan usaha yang lebih intensif bagi pelaku UMKM. Pendampingan dinilai penting agar pelaku usaha tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga bantuan dalam penerapan strategi usaha di lapangan.
Simon menilai pemerintah daerah perlu mencari alternatif solusi agar program pembinaan UMKM tetap berjalan meski anggaran terbatas. Salah satunya melalui kolaborasi dengan dunia usaha, perbankan, maupun lembaga pelatihan lainnya.
“Kalau anggaran pemerintah terbatas, tentu perlu dibangun kerja sama dengan berbagai pihak agar pembinaan UMKM tetap bisa dilaksanakan,” tutupnya. (sus)
Discussion about this post