Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah setempat mencegah pemberitaan seputar hepatitis akut yang bisa memicu kepanikan di masyarakat. Sebab hal itu sudah memberikan dampak pada psikologis yang justru menurunkan tingkat imunitas di tengah kondisi pandemi Covid-19 di kota minyak.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengatakan pemerintah di daerah memiliki kewajiban untuk meredam pemberitaan yang menakutkan bagi masyarakat. Terutama berita seputar kasus kematian akibat hepatitis akut. Mengingat pemerintah berkewajiban memberi ketenangan dalam menangani penyakit terbaru ini.
“Kalau menurut saya jangan hanya terpaku hepatitis sudah masuk ke Indonesia. Lebih cenderung pola pencegahannya bagaimana. Ini yang harusnya pemerintah sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya di gedung DPRD Balikpapan, Senin (09/05).
Untuk itu, Sabaruddin menyarankan kepada pemerintah agar membuat pemberitaan yang memperjelas apa dan bagaimana hepatitis akut. Dirinya meyakini berita semacam ini akan memberikan pendidikan kepada masyarakat. Termasuk mencegah mereka dari kekhawatiran berlebihan di masa pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir.
“Sekarang pertanyaannya hepatitis akut itu ada atau tidak di Balikpapan. Jangan sampai hoax saja. Malah menbuat ketakutan di masyarakat tanpa ada kejelasan. Seharusnya berita dari pusat itu harus jelas pencegahannya di daerah,” tuturnya lagi.
Sabaruddin juga sepakat dengan kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran hepatitis akut. Namun dirinya belum sepakat terhadap pemberitaan yang terlanjur beredar dan bisa menimbulkan ketakutan masyarakat. Apalagi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca berbagai pembatasan yang diberlakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir.
“Kalau dengan Covid-19 kita sudah tahu sama-sama pencegahannya. Soal hepatitis seharusnya pemerintah menyampaikan dengan gamblang. Mulai ciri-ciri dan pencegahannya. Tapi berita yang muncul malah tiba-tiba diminta waspada hepatitis akut,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post