Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Khususnya dengan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini dinilai menjadi solusi strategis dalam menjaga laju pembangunan di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan APBD.
Anggota DPRD Balikpapan, Laisa Hamisah mengatakan pemerintah daerah perlu mengubah paradigma pembangunan dari ketergantungan pada dana pusat menuju kolaborasi produktif dengan sektor nonpemerintah. Di mana kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP) bisa menjadi model pembiayaan alternatif yang efisien dan adaptif.
“Pemerintah bisa menggandeng investor untuk proyek-proyek infrastruktur atau layanan publik melalui skema kemitraan. Ini akan memperkuat daya saing ekonomi kota dan membuka lapangan kerja baru,” ujarnya, Jumat (24/10).
Laisa menilai Balikpapan memiliki potensi besar untuk mengembangkan model kerja sama tersebut. Mengingat posisi strategisnya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN), pintu gerbang sekaligus pusat aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur. Seharusnya pemerintah bisa menjadikan hal itu sebagai daya tarik kepada para investor.
“Kolaborasi dengan dunia usaha bisa mempercepat pembangunan tanpa membebani APBD. Ini bagian dari strategi adaptif menghadapi situasi fiskal yang ketat. Makanya kita ingin pemerintah bergerak bersama,” jelasnya.
Menurut Laisa, kerja sama lintas sektor tidak hanya relevan untuk proyek infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan atau sistem drainase. Tetapi juga dapat diterapkan pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan pengelolaan sampah. Tinggal pemerintah menyiapkan regulasi pendukung untuk memberikan kemudahan
“Kita perlu mendorong investasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah bisa menjadi fasilitator, sementara swasta dan BUMD berperan dalam implementasi di lapangan. Nah harusnya bisa kita jalankan itu tahun depan,” tuturnya.
DPRD, lanjut Laisa, menilai langkah memperkuat kolaborasi tersebut bisa mendorong efisiensi anggaran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Karena keterlibatan BUMD dan investor pada proyek pembangunan dapat berjalan berkesinambungan. Meskipun kemampuan fiskal daerah sedang dalam keadaan terbatas.
“Skema kemitraan seperti ini sudah banyak diterapkan di kota besar lain. Balikpapan tidak boleh tertinggal. Apalagi tekanan fiskal ke depan semakin besar akibat pengurangan dana transfer dari pusat,” tambahnya. (ANE)
Discussion about this post