Balikpapan, Borneoupdate.com- Meski berada di posisi terbawah, keberadaan ketua RT tidak bisa dipandang sebelah mata dalam upaya mensosialisasikan kebijakan pemerintah setempat. Untuk itu posisi RT bisa dikatakan sebagai ujung tombak realisasi program pembangunan di lapangan karena langsung berhubungan dengan masyarakat.
Untuk itu anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Hasanuddin menilai perlunya tambahan insentif bagi kinerja para RT di kota minyak. Mengingat saat ini 1.360 RT yang tersebar di 34 kelurahan baru mendapatkan dana operasional sebesar Rp 750 ribu per bulannya yang dibagikan setiap tiga bulan.
“Dana itu bisa dikatakan tergolong minim untuk operasional ketua RT makanya perlu juga insentif tambahan sesuai kinerja mereka di lapangan. Ya sebagai penghargaan lah atas kerja mereka di masyarakat,” kata Hasanuddin. Apalagi honor RT sekitar Rp 750 ribu per bulan itupun masih dipotong pajak 5% sehingga bisa tergolong minim dan tidak memadai untuk operasional para RT setiap bulannya.
Menurut Hasanuddin sudah saatnya pemerintah memberi lebih atas jasa RT terhadap kota ini. Mungkin belum bisa banyak karena keterbatasan anggaran namun hal itu bisa diganti dengan insentif berbasis kinerja bagi RT yang berhasil menata lingkungannya dan mengaktifkan keterlibatan masyarakat dalam kerja bakti.
“Itu predikat kota layak anak, kawasan tertib lalu lintas dan piala Adipura hingga Adipura Kencana. Semua itu tidak lepas dari peran RT,” lanjut Hasanuddin. Maka meski kenaikan honor belum bisa diberikan, keberadaan insentif juga bisa sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap bantuan dan kerja keras mereka yang turut serta mewujudkan pembangunan di Kota Balikpapan.
“Saya pikir honor RT itu sudah wajar karena menyesuaikan kemampuan anggaran pemkot. Insentif itu saya pikir solusi tambahannya. Saya harap walikota dan perangkatnya bisa mempertimbangkannya,” tutupnya. (FAD)
Discussion about this post