Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menegaskan pemerintah daerah tidak perlu menunggu perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Pemerintah kota dapat langsung menerapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2026 secepatnya.
Langkah ini, kata anggota Komisi III, Wahyullah Bandung, bertujuan memotong hambatan birokrasi yang selama ini menunda perbaikan fasilitas umum. DPRD menilai pemerintah daerah bisa menjalankan aturan kementerian tersebut secara paralel sambil memproses penyesuaian regulasi daerah. Kecepatan tindakan pemerintah sangat menentukan proses perbaikan fasilitas umum di lingkungan warga.
Wahyullah menekankan pentingnya kepatuhan pada tahapan dan persyaratan hukum yang berlaku. Dirinya meminta pemerintah kota segera mempercepat penetapan status perumahan terlantar sesuai koridor aturan pusat. Kejelasan status hukum ini menjadi pintu masuk resmi agar anggaran daerah bisa segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak.
“Tidak perlu menunggu perubahan perda. Permendagri itu sudah berlaku. Jadi pemerintah bisa menjalankan ketentuannya sambil melakukan proses perubahan perda. Ini untuk mempercepat proses eksekusi di lapangan,” ujarnya, Rabu (11/11).
Wahyullah menjelaskan regulasi dari pemerintah pusat sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan siap berjalan. Pemerintah kota tidak perlu menunda eksekusi pembenahan lingkungan hanya karena alasan revisi perda yang masih berproses. Keduanya bisa berjalan bersamaan asalkan ada keberanian OPD terkait.
“Pihak dinas tinggal memverifikasi berkas perumahan yang pengembangnya sudah lepas tangan. Keluarkan status perumahan terlantar. Ikuti tahapan ini secara tertib. Agar tidak timbul sengketa hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Menurut Wahyullah, Komisi III siap memantau tahapan penetapan status dari instansi teknis dan bagian hukum pemerintah kota. Pengawasan melekat ini memastikan seluruh persyaratan Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 berjalan mulus di lapangan. Karena sinergi antara DPRD dan pemerintah kota akan mempermudah proses implementasi aturan itu di lapangan.
“Memang ini persoalan yang cukup rumit. Pihak pengembang selalu saja abai dalam persoalan fasilitas umum. Akhirnya pihak warga mengadu ke DPRD. Tapi setelah pemerintah mengecek ternyata status lahannya yang belum serah terima,” tambahnya lagi. (ind)
Discussion about this post