PPU, Borneoupdate.com – Kemampuan anggaran daerah untuk menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Benuo Taka sulit terealisasi. Hal itu berkaca pada kondisi keuangan, defisit dan hutang yang masih membebani kas daerah. Padahal pelabuhan ini memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kabupaten PPU, Syarifuddin HR mengusulkan pemerintah setempat membuat pengajuan anggaran kepada pemerintah pusat. Bantuan tersebut dapat membantu menuntaskan pembangunan Pelabuhan Benuo Taka yang berlokasi di Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam.
“Anggaran Pemkab PPU jelas tidak memadai untuk menuntaskan pembangunan Pelabuhan Benuo Taka. Sampai saat ini infrastruktur sisi darat belum terbangun. Selain itu, untuk di sisi laut masih memerlukan pengembangan dermaga,” ujarnya, Jumat (15/07).
Sementara dengan adanya pemindahan IKN, lanjut Syarifuddin, pelabuhan milik PPU ini bisa melayani bongkar muat material pembangunan IKN Nusantara yang disuplai dari luar pulau. Otomatis keberadaannya sangat diperlukan untuk mempermudah pengiriman ke lokasi pembangunan.
“Kami minta perhatian pusat pada pembangunan daerah terdekat dari IKN ini. Kami tentu ingin Pelabuhan Benuo Taka bisa terealisasi. Apalagi pelabuhan ini jika dibangun dengan skala besar dapat mendukung pembangunan IKN,” tuturnya lagi.
Menurut Syarifuddin, kondisi terkini pelabuhan yang berada di Kawasan Industri Buluminung (KIB) ini belum memiliki gedung layanan serta fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan tangki penampungan Clude Palm Oil (CPO) di sisi darat pelabuhan belum terlaksana karena kebutuhan anggarannya cukup besar.
“APBD PPU sangat terbatas. Takkan cukup selesaikan pembangunan pelabuhan di sisi darat dan lautnya. Di sini kami perlu dukungan anggatan dari pemerintah pusat. Kalau mengandalkan APBD pasti kewalahan,” tambahnya. (ADV/ SAN)
Discussion about this post