Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja yang belum menerima gaji selama lebih dari lima minggu. Hal itu terlihat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak Refinery Development Master Plan (RDMP) JO dan Changwon PT ERA guna meminta kejelasan penyelesaian keterlambatan pembayaran tersebut.
Rapat yang digelar di ruang Komisi IV DPRD Balikpapan itu berlangsung cukup panas. Sebab, perwakilan perusahaan belum juga memberikan kepastian pembayaran. Meski dalam pertemuan sebelumnya telah menandatangani perjanjian untuk melunasi kewajiban pembayaran gaji dalam waktu satu minggu setelah RDP pertama.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali mengatakan hingga saat ini komitmen itu belum juga terealisasi. Akibatnya, ratusan pekerja yang terlibat dalam proyek RDMP Balikpapan masih belum menerima gaji dan kompensasi yang seharusnya menjadi hak mereka. Maka pihaknya tidak akan tinggal diam melihat persoalan ini berlarut-larut. DPRD akan terus mengawal dan mendesak pihak perusahaan agar segera memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, memastikan seluruh pihak terkait menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kepastian bagi para pekerja,” ujarnya, Rabu (29/10).
Gasali juga meminta pihak RDMP JO dan Changwon PT ERA untuk menyampaikan kejelasan waktu pembayaran kompensasi kepada para pekerja. Berdasarkan data yang diterima DPRD, total kompensasi yang belum dibayarkan mencapai Rp 1,48 miliar. Angka itu merupakan gaji pekerja dan kompensasi keterlambatan pembayarannya.
“Angka itu bukan sekadar nominal, tetapi hak yang sudah mereka kerjakan. Jangan biarkan pekerja menunggu terlalu lama. Makanya ini ada RDP lagi agar ada kejelasan. Jangan sampai menggantung. Kasian nasib pekerja,” jelasnya.
Menurut Gasali, keterlambatan ini tidak hanya merugikan pekerja secara finansial. Tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen sosial perusahaan pelaksana proyek strategis nasional tersebut. Ia menilai, proyek besar seperti RDMP seharusnya menjadi contoh profesionalisme dan tanggung jawab sosial yang baik di daerah.
“Proyek RDMP ini membawa nama besar dan menyangkut hajat hidup banyak orang. Kalau hal mendasar seperti gaji saja belum dituntaskan nanti bisa membuat konflik dengan pekerja. Kan yang rugi orang banyak bukan hanya perusahaan,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post