Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengkritisi ketimpangan capaian kinerja pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Parlemen menemukan perbedaan data yang kontradiktif dalam laporan realisasi program pemerintah. Beberapa indikator kinerja gagal mencapai target, sementara indikator lainnya justru melesat hingga melampaui angka 100 persen.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menaruh perhatian serius terhadap ketimpangan tersebut. Ia menilai fenomena ini bukan sekadar soal angka, melainkan indikasi adanya masalah pada proses perencanaan awal. Dewan mencurigai penetapan target yang tidak objektif menjadi penyebab munculnya angka-angka yang tidak wajar tersebut.
“Kenapa masih ada indikator yang tidak tercapai, tapi ada juga yang melampaui target? Apakah ini menunjukkan bahwa perencanaan target belum akurat?” ujarnya, Rabu (13/05).
Yono mendesak jajaran Pemkot Balikpapan untuk mengkaji ulang metodologi penetapan target kinerja. Ia mengkhawatirkan adanya praktik “cari aman” dari oknum OPD yang sengaja memasang target rendah. Jika target berada jauh di bawah potensi riil, maka capaian di atas 100 persen hanya menjadi prestasi semu di atas kertas.
Sebaliknya, ketidaktercapaian target pada sektor lain juga menjadi rapor merah bagi manajemen birokrasi. Yono menilai program yang tidak mencapai target merugikan masyarakat karena manfaat pembangunan tidak tersalurkan secara maksimal. Ia menuntut penjelasan mendalam mengenai kendala teknis maupun manajerial yang menghambat program-program tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa capaian yang melebihi 100 persen itu benar-benar hasil peningkatan kinerja yang luar biasa. Jangan sampai itu terjadi hanya karena targetnya terlalu rendah atau kurang objektif sejak awal,” tuturnya lagi.
DPRD Balikpapan, lanjut Yono, mendorong adanya sinkronisasi data yang lebih valid antara potensi lapangan dengan perencanaan anggaran. Yono menginginkan setiap dinas bekerja dengan tolok ukur yang maksimal namun tetap realistis. Akurasi perencanaan menjadi kunci utama agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran dan efisien.
“Target harus mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Kita tidak butuh angka cantik di laporan jika realitas di lapangan tidak sejalan dengan pertumbuhan kota,” pungkasnya. (san)
Discussion about this post