Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan mempersoalkan efektivitas tapping box dalam mencegah kebocoran PAD. Pasalnya masih banyak pelaku usaha yang belum mematuhi penggunaan alat tersebut. Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada target pemasukan daerah. Di mana target tahun ini mencapai Rp 1,1 triliun.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman meminta pemerintah bertindak tegas dalam penggunaan tapping box. Termasuk memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengaktifkan transaksi lewat alat yang tersedia. Karena hal ini berkaitan dengan transparansi pemilik usaha kepada pemerintah setempat.
“Hasil pemantauan kami menunjukkan ada beberapa sumber PAD belum berfungsi. Seperti tapping box. Kan ini bisa membuat PAD berkurang. Bagaimana pengawasan di pemerintah,” ujarnya, Kamis (04/04).
Selain itu, lanjut Taufik, laporan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) menyebutkan ada 120 tapping box yang sudah terpasang. Namun tersisa 114 karena ada 6 alat yang mengalami kerusakan. Bahkan ada wajib pajak yang yang kurang peduli dengan mengaktifkan alat tapping box.
“Dari 120 alat tapping box ada yang 6 alat yang rusak. Jadi tersisa 114 alat. Dari 114 yang berfungsi ini kita tidak tahu apa wajib pajak memakainya atau tidak. Mungkin setelah lebaran kita sidak ke beberapa lokasi,” tuturnya lagi.
Menurut Taufik, penggunaan tapping box bisa mencegah kebocoran pendapatan daerah di sektor pajak dan retribusi daerah. Mengingat penerapan perekaman sistem pembayaran pajak lewat alat tersebut mampu meningkatkan setoran pajak dari sektor hotel, restoran dan THM. Termasuk membuka secara transparan seluruh transaksi terkait usaha mereka.
“Kita perlu memaksimalkan pemasukan kas daerah. Salah satunya lewat pengawasan objek pajak. Pihak BPPDRD harus punya gagasan dan inovasi supaya bisa meningkatkan pendapatan dari objek pajak,” tambahnya. (MAN)
Discussion about this post