Balikpapan, Borneoupdate.com – Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) DAS Ampal terus mengemuka. Hal ini menyusul penggunaan uang muka yang tidak sebanding dengan nilai kegiatan di lapangan. Pihak DPRD menilai perlu adanya audit khusus terhadap pihak kontraktor. Sebagai sikap tegas terhadap lambatnya progres pengerjaan normalisasi daerah aliran sungai (DAS) Ampal.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syukri Wahid mengatakan nilai kegiatan fisik menjadi persoalan utama dalam kontrak pengerjaan DAS Ampal. Karena laporan hingga akhir tahun 2022 lalu menyebutkan progresnya baru mencapai 3,7%. Sementara pihak kontraktor masih mengajukan perpanjangan waktu kerja dengan sejumlah alasan.
“Secara administratif kontraktor memenuhi. Tapi output pengerjaannya tidak sesuai. Apalagi kita sidak dulu itu progresnya di bawah 4%. Sementara uang muka yang keluar sudah banyak. Tidak terkonversi dengan nilai kegiatan fisik,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Syukri, dari total kontrak senilai Rp 146 miliar pemerintah sudah mengeluarkan uang muka sebesar 15%. Jika kontraktor punya modal semisal 10 miliar maka ada uang Rp 27 miliar untuk operasional di lapangan. Namun realitas menunjukkan dalam waktu 6 bulan ini prosentase pengerjaannya masih jauh di bawah target.
“Proyek DAS Ampal itu kontraktor telah menerima uang muka 15% atau sekitar Rp 17 Miliar. Tapi nilai kegiatan di lapangannya setelah 6 bulan hanya 3,7%. Lah uang muka itu kemana saja? Dipakai apa saja?” tanyanya lagi.
Kondisi ini, lanjut Syukri, tentu ada konsekuensi hukumnya. Di mana penggunaan anggaran negara harus ada pertanggung jawaban. Di sisi lain, pihak DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan anggaran. Agar dana yang terpakai sesuai peruntukannya. Bahkan bisa naik menjadi pansus asalkan ada persetujuan dari pimpinan DPRD Balikpapan.
“Kalau saya jadi auditor itu sudah pasti masalah. Itu jelas mengundang konsekuensi hukum. Karena harus ada pertanggung jawaban. Uang 17 miliar dipakai apa aja. Maka kami tidak bisa mencegah kalau fungsi pengawasan ini naik jadi pansus,” tuturnya.
Syukri menambahkan secara kelembagaan Komisi III juga sudah mengeluarkan rekomendasi pemutusan kontrak kerja. Permintaan itu disampaikan kepada pihak Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum sebagai pemberi pekerjaan. Namun hingga kini belum ada tindakan resmi dari pihak pemerintah.
“Kami punya hak interpelasi, hak angket bahkan hak meminta audit khusus. Siap-siap hulu hilirnya akan diperiksa. Ini preseden buruk. Karena kontrak 146 miliar tidak sesuai kenyataan di lapangan. Jujur saya tiga periode duduk ini yang paling buruk,” tandasnya. (FAD)
















Discussion about this post