Balikpapan, Borneoupdate.com – Kondisi pandemi Covid-19 membuat kegiatan belajar mengajar belum bisa berjalan normal seperti biasa terhitung sejak bulan Maret lalu. Akibatnya keadaan ini menyebabkan rasa jenuh di kalangan siswa dan para pengajar mengingat bulan Juli ini memasuki tahun ajaran baru 2020-2021.
Menyikapi hal ini, Komisi IV DPRD Kota Balikpapan meminta Dinas Pendidikan segera memberikan solusi alternatif terhadap kejenuhan yang dialami para siswa yang telah mengikuti pembelajaran secara online dalam tiga bulan terakhir. Apalagi saat tahun ajaran baru ini pun, pemerintah pusat melalui dinas pendidikan masih meniadakan pembukaan sekolah secara normal sesuai dengan Surat Edaran Disdikbud Kota Balikpapan Nomor : 420/3460/Disdibud.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi menilai pihak pemerintah harus mampu menyiapkan solusi mengatasi kejenuhan para siswa saat ini. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan covid-19 yang diberlakukan saat new normal setelah pembatasan kegiatan di masa pandemi.
“Sistem daring mungkin jadi solusi pembelajaran. Tapi bagaimana solusi atas psikologis siswa. Kan itu perlu dicarikan juga solusinya. Kita saja mungkin bisa jenuh juga kalau diam di rumah terus belajar secara daring tanpa bertemu teman-teman,” ujarnya.
Untuk itu, Iwan menyarankan perlunya kebijakan pembukaan sekolah secara terbatas sesuai protokol kesehatan yang berlaku sebagai upaya mengatasi kejenuhan siswa. Tapi hal itu menjadi kewenangan di dinas pendidikan sebagai satuan kerja yang menangani kegiatan pembelajaran bagi para siswa di sekolah. Sementara pihak DPRD baru sebatas memberikan saran dalam hal ini.
“Bisa juga sekolah dibuka dengan pembatasan. Misalkan belajar bisa dengan tatap muka tapi tidak sekaligus tapi bergantian. Jadi para siswa yang ada dalam satu kelas diperbolehkan masuk sekolah secara bergantian sesuai kesepakatan bersama guru dalam seminggu secara bergantian. Karena belajar secara daring dengan tatap muka bertemu temannya jelas beda,” tuturnya.
Rencananya lanjut Iwan, pihaknya akan segera bertemu dengan dinas pendidikan untuk membahas persoalan ini. Pihak Komisi IV meminta Disdikbud bisa mempertimbangkan usulan ini. Karena sistem daring juga menyulitkan bagi siswa yang tidak memiliki gadget dan kuota internet termasuk siswa dari keluarga tidak mampu.
“Jangankan membeli kuota, mungkin membeli handphone yang bisa untuk internet belum tentu bisa dan mereka harus juga kita perhatikan. Saya pikir tidak usah terlalu lama pembelajaran tatap muka, cukup satu jam dengan jumlah murid 5 atau 10 orang,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post