Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan dalam rapat paripurna, Senin (25/10) siang. Perda ini merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dimana pemerintah akan melakukan pengaturan terhadap organisasi pemuda yang memiliki perwakilan di Kota Balikpapan.
Anggota Badan Pembentukan Perda DPRD Balikpapan, Syukri Wahid mengatakan perda ini sangat penting karena mengatur fungsi, karakteristik serta arah dan strategi pembangunan kepemudaan. Termasuk juga soal anggaran karena program pemerintah pusat ke depan adalah pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepemudaan.
“Ini akan mengatur organisasi pemuda bagi mereka yang berada di rentang umur 16 sampai 30 tahun. Di luar itu otomatis bukan disebut organisasi pemuda. Jadi kalau ada organisasi pemuda tapi usia pengurusnya 40 tahun maka dia tidak terdaftar di dinas pemuda,” ujarnya usai rapat paripurna.
Organisasi pemuda di atas 30 tahun, lanjut Syukri, akan terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Karena ini sesuai amanat undang-undang Nomor 40 tahun 2009 yang mengatur tentang usia pengurus organisasi pemuda harus di bawah atau maksimal 30 tahun.
“Contoh KNPI itu ada konflik. Karena ketika mau dianggarkan hibah ternyata usia pengurusnya di atas 30 tahun. Maka organisasi yang tergabung dalam KNPI harus bisa menyesuaikan diri dengan adanya aturan ini,” tuturnya lagi.
Untuk itu, menurut Syukri, perlu dilakukan penataan bagi Organisasi kepemudaan termasuk menyangkut usia yang diatur dalam UU. Selain itu, perda ini cakupannya juga luas. Tidak hanya mencakup organisasi tertentu. Tetapi semua yang berhubungan dengan kepemudaan diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
“Intinya begini, biar namanya organisasi pemuda tapi kalau usia pengurusnya 40 tahun bukan OKP namanya. Kalau itu silahkan ke kesbangpol mengurus surat keterangan terdaftarnya,” tambahnya. (FAD)
Discussion about this post