Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menyoroti anggaran perbaikan bundaran Karang Anyar sebesar Rp 3,1 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pengaspalan jalan dan normalisasi drainase di sekitarnya. Padahal kawasan tersebut berada di wilayah kerja Pertamina dan seharusnya menjadi kewajiban BUMN tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim menilai tindakan pemerintah itu sudah tepat. Karena pertimbangan keselamatan lalu lintas warga menjadi prioritas utama. Apalagi kawasan ini menjadi ruas jalan utama warga Kecamatan Balikpapan Barat yang merupakan daerah pemilihan dirinya.
“Pemkot Balikpapan menganggarkan untuk perbaikan jalan di situ. Mungkin keselamatan pengguna yang jadi pertimbangan. Soalnya rusaknya sudah lama. Jika menunggu Pertamina masih lama,” ujarnya, Selasa (14/11).
Adapun Pertamina, lanjut Kamaruddin, seharusnya berinisiatif melakukan perbaikan di kawasan Karang Anyar. Mengingat kerusakan yang terjadi sebagai dampak dari kegiatan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan. Bahkan lalu lintas warga juga berbagi dengan bus pekerja proyek yang parkir di tepi jalan.
“Dulu kita minta perbaikan di bundaran Karang Anyar ke Pertamina. Sempat ada sedikit perbaikan dari mereka. Tapi tidak juga tuntas pengerjaannya secara keseluruhan,” tuturnya lagi.
Sementara Area Manager Communication, Relations & CSR PT KPI Unit Balikpapan, Ely Chandra Perangin Angin menyebut PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan telah menyelesaikan penanganan jangka pendek. Yakni dengan melakukan pelapisan aspal di sekitar jalan bundaran Karang Anyar. Sedangkan untuk tahap kedua masih menunggu hasil kajian soal aliran air di sekitar jalan.
“Kendala terbesar yang menjadi faktor yang menyebabkan kerusakan jalan adalah adanya aliran air yang kurang baik. Penataan drainase dan peningkatan kualitas jalan menjadi target penyelesaian jangka panjang,” tuturnya beberapa waktu yang lalu. (SAN)
Discussion about this post