Balikpapan, Borneoupdate.com – Kelancaran penyusunan program pembangunan daerah melibatkan dua pihak. Yakni unsur legislatif dan eksekutif. Menyadari pentingnya sinergi tersebut, DPRD Kota Balikpapan menegaskan komitmen menjaga kualitas pengambilan keputusan dengan melibatkan pihak terkait. Terutama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harusnya menghadiri langsung setiap agenda rapat paripurna.
Ketua DPRD, Alwi al Qadri menyoroti masih rendahnya tingkat kehadiran langsung para kepala dinas dalam forum resmi dewan. Banyak pimpinan instansi teknis memilih mewakilkan kehadirannya kepada sekretaris dinas saat rapat berlangsung. Padahal, kehadiran langsung pengambil kebijakan utama di setiap dinas sangat menentukan efektivitas pembahasan program kerja maupun penyelesaian persoalan warga.
Situasi tersebut, lanjutnya, sudah memicu reaksi tegas dari seluruh pimpinan fraksi di DPRD. Para ketua fraksi siap menunda kelanjutan tahapan rapat paripurna apabila komposisi kehadiran kepala OPD belum memenuhi standar. Permintaan ini bertujuan memastikan setiap keputusan melibatkan kepala dinas yang berwenang penuh.
“Tadi disampaikan para ketua fraksi tidak akan melanjutkan tahapan paripurna. Berapa kali sudah kami sampaikan. Tolong para kepala OPD harus hadir. Sudah juga kami sampaikan ke walikota dan sekda. Ya minimal 80 persen bisa hadir,” ujarnya, Senin (16/11).
Alwi menyebut pihaknya sudah berulang kali mengingatkan jajaran pemerintah kota mengenai persoalan tingkat kehadiran ini. Ia bahkan telah menyampaikan catatan evaluasi tersebut secara langsung kepada unsur pimpinan eksekutif di Kota Balikpapan. Dewan menetapkan batas minimal kehadiran kepala dinas sebesar 80 persen agar mekanisme pengambilan keputusan kuat dan mengikat.
“Kami ingin setiap rapat paripurna menghasilkan keputusan terbaik bagi warga Kota Balikpapan. Kehadiran langsung para kepala dinas akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di tengah masyarakat,” jelasnya.
DPRD, tambah Alwi, memandang kedisiplinan menghadiri rapat paripurna sebagai wujud tanggung jawab moral pejabat publik kepada masyarakat. Rakyat menitipkan aspirasi pembangunan melalui wakil-wakil mereka di gedung parlemen untuk dibahas secara serius bersama pemerintah kota. Oleh karena itu, komitmen kehadiran minimal 80 persen dari total kepala dinas menjadi syarat mutlak demi menjaga marwah pemerintahan daerah. (man)
















Discussion about this post