Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-20 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027. Agenda sidang yakni penyampaian nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD, Alwi Al Qadri, menandai langkah ini sebagai awal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD murni 2027. Melalui agenda ini, dewan menjalankan fungsi legislasi dan anggaran secara penuh untuk menentukan arah pembangunan Kota Minyak. Pihak DPRD memandang penyusunan APBD 2027 sebagai momentum krusial untuk menjawab tantangan ekonomi masyarakat.
“Jadi kami di dewan memastikan rancangan anggaran ini tidak sekadar menjadi deretan angka di atas kertas. Setiap rupiah dalam APBD 2027 wajib menyentuh kebutuhan dasar warga. Mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga soal banjir,” ujarnya, Selasa (10/11).
Alwi menginstruksikan Badan Anggaran segera membedah dokumen nota penjelasan tersebut secara maraton. Dirinya meminta seluruh fraksi dan komisi mengawal ketat setiap usulan program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPRD berkomitmen tidak akan meloloskan mata anggaran yang kurang bermanfaat bagi kepentingan umum.
“Kami telah menerima nota penjelasan Wali Kota mengenai Raperda APBD 2027 hari ini. Anggota dewan akan langsung menyisir setiap pos belanja untuk tahun depan. Kami memprioritaskan program yang mendongkrak kesejahteraan warga,” jelasnya.
Menurut Alwi, kemandirian fiskal daerah menjadi perhatian utama parlemen dalam merancang anggaran 2027. Pemerintah kota harus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat kecil. Sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama untuk melahirkan kebijakan anggaran yang sehat dan akuntabel.
“Masyarakat Balikpapan menaruh harapan besar pada anggaran di tahun 2027. Kita semua tahu kondisi efisiensi dan dampaknya. Agenda pembangunan tentu sedikit tersendat. Tapi kami tetap mengupayakan anggaran memihak rakyat,” tuturnya lagi.
Untuk itu, lanjut Alwi, DPRD mengajak seluruh elemen warga untuk ikut mengawal proses penyusunan anggaran tahun 2027. Transparansi sejak tahap perencanaan akan mencegah kebocoran anggaran dan memastikan pemerataan hasil pembangunan. Langkah bersama ini mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Balikpapan yang bersih, responsif, dan menyejahterakan. (man)
Discussion about this post