Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan membuka peluang pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan BBM yang melibatkan berbagai unsur. Mulai dari DPRD, aparat penegak hukum, pemerintah daerah hingga perwakilan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan BBM yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
Ketua Komisi III, Yusri mengatakan gagasan pembentukan satgas muncul sebagai upaya menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan terukur. DPRD menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat dan evaluasi administratif. Tetapi juga membutuhkan kehadiran langsung di lapangan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan.
Keterlibatan berbagai unsur, lanjutnya, akan memperkuat koordinasi di lapangan. Sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap potensi pelanggaran atau penyimpangan. Apalagi persoalan BBM di kota minyak sudah terjadi sejak lama dan belum ada solusi yang permanen.
“Satgas ini melibatkan semua pihak. Bisa dari DPRD, penegak hukum, pemerintah dan warga setempat. Yang penting ada kontrol nyata di lapangan, bukan sekadar wacana,” ujarnya, Jumat (12/06).
Menurut Yusri, keberadaan satgas BBM dapat menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan dapat berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, satgas juga dapat menjadi sarana untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Yusri menjelaskan pengawasan yang melibatkan banyak pihak akan menciptakan sistem kontrol yang lebih kuat. DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan, aparat penegak hukum memberikan dukungan dari sisi penegakan aturan, sementara masyarakat berperan sebagai sumber informasi di lapangan.
Ia menilai kolaborasi tersebut akan mempersempit ruang terjadinya penyimpangan penggunaan BBM. Karena setiap aktivitas dapat diawasi secara bersama-sama. “Kalau semua unsur terlibat, maka pengawasan akan lebih maksimal. Setiap pihak memiliki fungsi masing-masing dan bisa saling melengkapi,” lanjutnya.
DPRD, tambah Yusri, juga memandang partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam sistem pengawasan. Masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan berbagai persoalan di lapangan sehingga sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian pelaksanaan program.
“Yang kami inginkan adalah pengawasan yang benar-benar berjalan. Masyarakat harus melihat ada tindakan nyata ketika ditemukan persoalan. Bukan hanya pembahasan di atas meja,” pungkasnya. (san)
Discussion about this post