PPU, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU meminta satuan kerja terkait meningkatkan koordinasi dan sinergi. Sebab koordinasi dan sinergi ini menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja pendapatan daerah. Terutama untuk memaksimalkan capaian target pemasukan pajak dan retribusi daerah di tahun ini.
Anggota DPRD Kabuapten PPU, Thohiron menilai komunikasi dan koordinasi menjadi kunci penting dalam upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah. Termasuk juga melengkapi teknologi dalam upaya peningkatan PAD. Seperti pemasangan alat perekam data transaksi pajak dan retribusi daerah.
“Perlu apresiasai memang karena targetnya tercapai di tahun lalu. Namun ada dua kemungkinan karena rendahnya target atau apa. Kalau karena rendah targetnya wajar tercapai,” ujarnya, Rabu (05/04).
Untuk itu, lanjut Thohiron, pihak DPRD meminta transparansi hasil pendapatan dari sektor pajak dan retribusi di tahun ini. Agar wakil rakyat juga bisa melakukan evaluasi secara terbuka terhadap target PAD di tahun berikutnya. Termasuk memberikan masukan potensi pemasukan daerah di sektor lainnya.
“Tahun 2023 ini kita harus optimis juga target pendapatan terpenuhi. Maka kami minta penghitungan data wajib pajak dan wajib retribusi berapa. Jadi potensi PAD harus jelas dan rinci sehingga itu mudah mengevaluasinya,” tuturnya lagi.
Menurut Thohiron, pihaknya hingga kini tidak pernah mengetahui potensi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi. Mengingat perlu sekali adanya pertemuan antara pemerintah dan DPRD untuk bisa duduk bersama. Sehingga evaluasi capaian dan target pemasukan bisa sinkron antara eksekutif dan legislatif.
“Saya sampai sekarang itu potensi wajib pajak dan retribusi itu masih mengambang. Perlu dibuka semuanya inginnya rapat koordinasi dengan Bapenda. Lalu kita fokus menghitung potensi pendapatan kita,” tambahnya. (SAN/adv)
Discussion about this post