Balikpapan, Borneoupdate.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna lanjutan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2020 pada senin (06/09) siang. Rapat kali ini mengagendakan penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi atas nota penjelasan walikota untuk rancangan APBDP tahun ini.
Usai sidang paripurna, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengatakan pada pertemuan kali ini sebanyak 6 fraksi diberi kesempatan menyampaikan pandangannya atas nota penjelasan walikota beberapa waktu lalu. Dari semua fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya, rata-rata menyoroti dampak keuangan daerah akibat dari pandemi Covid-19.
“Tadi fraksi Golkar dan PDIP menyampaikan soal pajak, retribusi, pendidikan hingga penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah semisal PDAM dan BPD Kaltim. Itu yang ditekankan karena anggaran yang ada akan difokuskan ke penanggulangan wabah Covid-19,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Balikpapan.
Menurut Sabaruddin hal yang sama juga disampaikan oleh fraksi Gerindra yang mempertanyakan tentang akuntabilitas secara detail atas penyertaan modal yang diberikan pemerintah kepada badan usaha tersebut. Begitu juga dengan fraksi PKS yang meminta kejelasan anggaran bantuan sosial pemerintah yang tahun ini digelontorkan sebanyak Rp 45 miliar.
“Ini yang diminta penjelasan secara akuntabilitas dan lebih detail kepada masyarakat umum Kota Balikpapan. Karena ada hak rakyat untuk mengetahui kemana saja anggaran digunakan. Apalagi mereka juga turut menyumbang lewat pajak dan retribusi,” tuturnya.
Sementara fraksi Demokrat dan fraksi gabungan lanjut Sabaruddin sama-sama menyoroti soal besaran anggaran penanggulangan Covid-19 yang belum berbanding lurus dengan efektifitas di lapangan. Mengingat kasus terkonfirmasi positif di Balikpapan terus meningkat padahal anggaran yang disiapkan melalui APBD murni saja sudah lebih dari Rp 100 miliar.
“Ini yang disampaikan fraksi di DPRD Balikpapan. Mudah-mudahan pekan depan walikota bisa memberikan jawaban atas pandangan umum yang sudah disampaikan. Yang jelas APBD yang semula Rp 2,5 T terkoreksi menjadi Rp 2,02 T. Sekitar 20% yang turun dan itulah yang diminta penjelasannya oleh para fraksi,” tutupnya. (FAD)
Discussion about this post