Puluhan perwakilan anggota organisasi masyarakat (ormas) sambangi Kantor DPRD Balikpapan, guna mengadukan pernyataan Walikota Balikpapan Rizal Effendi dalam sidang paripurna DPRD Balikpapan 7 Agustus 2019 lalu.
Mereka meminta klarifikasi pembacaan tanggapan di sidang paripurna oleh Rizal Effendi, yang menyebutkan keberadaan ormas yang menguasai sejumlah lahan parkir di Balikpapan, menjadi salah satu penyebab minimnya pemasukan dari retribusi parkir di tepi jalan.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah lahan parkir,antara Ormas Gabungan Balikpapan dengan Ketua DPRD Kota Balikpapan.(19/8/2019)
“Kami menuntut ada klarifikasi terkait komentar Walikota, kalau memang benar tuduhan tersebut sebutkan ormas yang mana,” kata Rona Fortuna, salah satu koordinator perwakilan ormas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Kota Balikpapan, Senin (19/08/2019).
Dalam rapat dengar pendapat yang hanya dihadiri ketua DPRD Kota Balikpapan Abdullah ini, sejumlah perwakilan ormas sepakat meminta Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyebutkan identitas ormas yang dimaksud. Sehingga tidak menimbulkan isu liar di kalangan ormas yang ada di Balikpapan.
Sebagai kepala daerah, lanjut Rona, seharusnya Walikota Balikpapan meningkatkan kinerja sebagai pendukung kebijakan dan sistem yang sudah dibuatnya, dan tidak membuat opini dengan menuduh ormas di Kota Balikpapan, sebagai penyebab minimnya pemasukan retribusi dari parkir tepi jalan.
“Intinya harus ada bukti, apakah benar ormas yang menjadi penyebab PAD parkir Kota Balikpapan menurun,” pungkas Rona.
Menanggapi tuntutan dari sejumlah ormas terkait pernyataan Walikota itu, Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh berjanji akan menjadwalkan klarifikasi dari Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, pada hari Jumat 23 Agustus mendatang.
“Akan kami sampaikan ke Walikota, agar segera mengklarifikasi terkait pernyataan tersebut,” kata Abdullah.
Menurutnya, kalaupun terbukti banyak ormas yang menguasai lahan parkir, seharusnya Pemkot Balikpapan harus dapat menyiapkan solusi untuk permasalah tersebut. Diantaranya dengan membina ormas yang ada, sehingga dapat menjadi pemasukan bagi daerah termasuk mengurangi jumlah pengangguran. (TS1982/FAD)
Discussion about this post