Balikpapan, Borneoupdate.com – Kebijakan efisiensi anggaran mulai berdampak pada agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan. Komisi I DPRD Balikpapan kini harus merelakan sejumlah agenda strategis demi mendukung penghematan kas daerah. Langkah efisiensi ini menyasar pos kegiatan kajian intensif yang biasanya menjadi agenda rutin tahunan. Untuk tahun anggaran ini, Komisi I memastikan tidak ada lagi pelaksanaan kajian mendalam seperti periode sebelumnya.
Pengurangan ini, kata anggota Komisi I, Iwan Wahyudi, merupakan bagian dari upaya rasionalisasi anggaran di lingkungan legislatif. Dewan memilih untuk memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung dan mendesak bagi masyarakat luas. Dirinya mengakui adanya perubahan signifikan dalam daftar kegiatan komisinya. Kebijakan ini memaksa dewan untuk lebih selektif dalam menyusun jadwal kerja.
“Kalau di Komisi I, biasanya ada dua kajian setiap tahun. Tahun ini tidak ada, itu karena efisiensi. Kami melakukan penggantian dengan kegiatan lain menyesuaikan ketersediaan anggaran saja,” ujarnya, Kamis (09/04).
Iwan menjelaskan dua kajian rutin tersebut sebenarnya memiliki peran penting dalam membedah regulasi dan kebijakan daerah. Namun, keterbatasan anggaran menuntut Komisi I untuk mencari cara lain dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penghapusan kegiatan ini tidak lantas menyurutkan kinerja para wakil rakyat. Komisi I berkomitmen untuk tetap mengoptimalkan rapat-rapat internal dan koordinasi langsung dengan mitra kerja sebagai pengganti kajian formal.
“Kami memaksimalkan sumber daya yang ada untuk tetap mengawal kinerja pemerintah kota. Jadi efisiensi bukan kemudian mengurangi kinerja. Kan harus ada opsi lain dalam melayani kebutuhan masyarakat di sisi payung hukum,” jelasnya.
Menurut Iwan efisiensi ini adalah bentuk tanggung jawab moral dewan terhadap penggunaan uang rakyat. Ia ingin memastikan setiap rupiah yang tersedia benar-benar terserap pada sektor yang memberikan manfaat paling besar. Meskipun tanpa kajian intensif, Komisi I tetap memantau berbagai persoalan hukum dan pemerintahan di Balikpapan.
“Langkah efisiensi ini juga menuntut anggota dewan untuk lebih kreatif dalam menggali informasi. Kan kita bisa manfaatkan data digital dan literatur yang tersedia. Itu tentu bagus untuk menunjang kualitas rekomendasi kebijakan,” tambah politisi PPP Balikpapan ini. (man)
Discussion about this post