Balikpapan, Borneoupdate.com – Distribusi gas LPG 3 kilogram di Balikpapan masih menyisakan masalah besar. Pasalnya LPG itu berlaku bagi warga tidak mampu. Namun di lapangan ada indikasi orang mampu turut membeli LPG subsidi. Hal itu masih ditambah harga eceran yang melebihi aturan. Otomatis warga miskin harus mengeluarkan biaya tinggi demi gas LPG.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Subari, menyebut ada ketidakadilan dalam penyaluran bahan bakar subsidi tersebut. Ia melihat banyak warga kelas atas yang justru ikut menikmati jatah masyarakat miskin.
Kondisi ini memicu lonjakan konsumsi yang tidak wajar. Pihak DPRD menyebut fenomena salah sasaran ini sebagai biang keladi kelangkaan yang sering menghantui warga.
“Pemakai LPG subsidi ini bukan hanya masyarakat golongan menengah ke bawah. Ada juga masyarakat mampu yang ikut menggunakan, sehingga konsumsi menjadi tinggi,” ujarnya, Selasa (03/03).
Selain masalah konsumen, Subari menyoroti permainan harga di tingkat bawah. Ia menemukan fakta harga yang seringkali melambung jauh dari aturan resmi. Padahal, pemerintah telah menetapkan batas harga yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat.
Ia mengingatkan semua pihak agar mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET). Saat ini, harga resmi LPG melon berada di kisaran Rp 19.000 hingga Rp 20.000 per tabung. Namun, di lapangan, warga kerap merogoh kocek lebih dalam akibat ulah pengecer.
“Kalau ada harga lebih tinggi di masyarakat, biasanya karena pengecer membeli dengan harga HET kemudian menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Kan ini tentu membuat pengeluaran warga tambah bengkak,” tutur politisi Golkar ini.
Untuk itu, Subari mendesak instansi terkait untuk turun ke lapangan. Ia tidak ingin pengawasan hanya menjadi pembahasan rapat. Karena rantai distribusi dari pangkalan ke pengecer harus mendapat pantauan ketat agar tidak ada oknum yang mengambil keuntungan sepihak.
Penyimpangan harga ini jelas memberatkan warga yang benar-benar membutuhkan subsidi. Jika pengawasan lemah, subsidi negara hanya akan memperkaya para tengkulak gas.
“Kami meminta pemerintah kota dan Pertamina memastikan distribusi ini tepat jalur. Jangan biarkan warga kecil terus terjepit harga yang tidak masuk akal,” pungkasnya. (man)
Discussion about this post