Balikpapan, Borneoupdate.com – PT Pertamina Patra Niaga resmi memangkas kuota LPG 3 kilogram untuk wilayah Balikpapan pada tahun ini. Meski angka ketersediaan menurun, perusahaan milik pemerintah tersebut menjamin stok gas melon tetap berada dalam posisi aman. Pertamina memastikan pasokan tetap mengalir ke masyarakat melalui jalur resmi di pangkalan-pangkalan yang telah tersebar. Namun, penurunan kuota ini memicu kekhawatiran baru di tengah masyarakat terkait potensi kelangkaan di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Subari, memberikan respons atas kebijakan tersebut. Ia tidak mempersoalkan pengurangan kuota selama sistem distribusi berjalan tanpa celah penyelewengan. Fokus utamanya adalah memastikan tidak ada pihak yang bermain di balik pengurangan jatah gas subsidi tersebut.
Subari menyebut tantangan terbesar saat ini bukan sekadar jumlah tabung. Masalah utama terletak pada pengawasan agar subsidi jatuh ke tangan yang berhak. Ia menuntut jaminan agar oknum tidak memanfaatkan situasi untuk menimbun atau menaikkan harga sepihak.
“Kami tidak mempermasalahkan penurunan kuota itu, asalkan ada kepastian tidak terjadi penyelewengan di lapangan,” ujarnya, Selasa (03/03).
Menurut Subari, pengawasan harus menyentuh dua sisi sekaligus. Yakni profil pengguna dan stabilitas harga. Ia melihat celah penyelewengan seringkali menjadi pemicu utama kekacauan distribusi di tingkat bawah.
Wakil rakyat ini juga mengingatkan Pertamina dan Pemerintah Kota untuk mengantisipasi efek domino dari kebijakan ini. Ia tidak ingin melihat pemandangan antrean warga yang membeludak hanya untuk mendapatkan satu tabung gas.
Subari menilai antrean panjang biasanya terjadi karena adanya ketidakpastian distribusi dan harga yang liar di tingkat pengecer. Jika harga sesuai aturan dan pengguna tepat sasaran, maka gejolak di masyarakat bisa terhindar.
“Potensi penyelewengan ini dampaknya sangat nyata. Kita bisa melihat antrean membeludak dalam pembelian LPG subsidi di pangkalan jika pengawasan longgar,” ungkapnya lagi.
Selain soal stok, Subari menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia meminta instansi terkait memantau pangkalan agar tidak menjual gas di atas batas kewajaran. Pengurangan kuota seringkali menjadi alasan bagi oknum pengecer untuk menaikkan harga secara tidak sah.
Ia berharap koordinasi antara Pertamina dan Dinas Perdagangan semakin erat. Pengetatan aturan di pangkalan menjadi kunci agar warga miskin tidak semakin terbebani oleh harga gas yang mahal akibat permainan spekulan.
“Tinggal bagaimana memastikan kuota yang ada sekarang benar-benar tepat sasaran. Harga juga harus tetap sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (man)
Discussion about this post