Balikpapan, Borneoupdate.com – Komisi III DPRD Balikpapan siap melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kerusakan mangrove di Kariangau. Hal itu merupakan tindak lanjut terhadap laporan kegiatan pembangunan smelter yang sudah merusak lingkungan pesisir.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi al Qadri mengaku kecewa terhadap adanya pemangkasan pohon mangrove di kawasan Kariangau. Sebab keberadaan mangrove tersebut berfungsi sebagai penyangga terhadap abrasi air laut terhadap daratan kota minyak. Meski statusnya bukan milik pemerintah melainkan lahan milik perusahaan.
“Setahu saya namanya hutan mangrove tidak boleh ada pengupasan. Tapi kita belum lihat. Kebetulan AKD kita baru terbentuk. Nanti kita koordinasikan dengan dinas lingkungan hidup sebagai mitra Komisi III,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (05/04).
Secara aturan lanjut Alwi, pihaknya tidak dapat membenarnya adanya pengupasan lahan mangrove karena akan berakibat abrasi air laut. Padahal kawasan mangrove merupakan kawasan hutan yang penting untuk berkontribusi atas kelestarian alam. Apalagi pemerintah sudah memiliki aturan hukun yang melindungi hutan mangrove.
“Tetap ini jadi perhatian kami. Itu akan saya tinjau langsung. Ini kan bentuknya baru laporan. Jangan sampai laporannya hoax. Ternyata malah tidak sesuai di lapangan. Jadi memang bijaknya setelah ada laporan kami di DPRD lakukan kunjungan,” tuturnya lagi.
Menurut Alwi jika nanti dalam hasil pemeriksaan lapangan terdapat bukti perusakan lingkungan maka pihak DPRD akan meminta keterangan pihak terkait. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait kepastian lokasi kawasan konservasi dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan terkait perizinan pengupasan lahannya.
“Jadi nanti kita sidak. Kita turun ke lapangan untuk lihat betul-betul bagaimana permasalahannya. Kalau memang ada pelanggaran pastinya kita akan tindak,” tambah politisi asal Partai Golkar di Kota Balikpapan ini. (FAD)
Discussion about this post