Balikpapan, Borneoupdate.com – Kelancaran operasional perusahaan memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan. Dalam menjalankan operasionalnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan juga memiliki banyak pemangku kepentingan. Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dan harapan dari pemangku kepentingan kepada perusahaan, Pertamina melalui PT KPI Unit Balikpapan menyelenggarakan Forum Stakeholder 2023 di Banua Patra Balikpapan, Rabu (23/08).
Pertemuan dihadiri oleh lintas sektor pemangku kepentingan PT KPI Unit Balikpapan. General Manager PT KPI Unit Balikpapan Arafat Bayu Nugroho dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum stakeholder yang dilaksanakan tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan.
“Tahun lalu kami mendapat banyak masukan dari stakeholder, mengenai bagaimana cara kita menjalankan bisnis serta berkomunikasi dengan para stakeholder. Kami ingin keberadaan Pertamina bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya Kota Balikpapan,” kata Bayu.
Pada Forum Stakeholder 2023 ini, PT KPI Unit Balikpapan juga akan menyampaikan tindak lanjut atas masukan dan saran yang diterima pada tahun sebelumnya. Bayu berharap tahun ini perusahaan juga dapat menerima banyak masukan yang membangun seperti tahun sebelumnya.
“Apabila ada isu-isu baru mohon agar bisa disampaikan. Ini momen yang tepat dan bagus untuk kita semua bukan hanya bagi Pertamina tapi juga bagi para stakeholder,” ujar Bayu.
Kilang Pertamina Unit Balikpapan, menurut Bayu sangat membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya. Bagaimana perusahaan berinteraksi dengan instansi-instansi lain, hingga kepada seluruh masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Semua aspirasi yang disampaikan dapat kami serap, dan juga semua masukan-masukan untuk memastikan operasional Pertamina dapat berjalan,” jelas Bayu.
Bayu juga menyampaikan pentingnya keberadaan Kilang Balikpapan. “Tahun 2023 hingga 2024 ini menjadi tahun yang krusial. Karena disatu sisi kita harus mengawal terus operasional kilang yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di Indonesia Bagian Timur, dan sisi yang lain kita juga harus memastikan proyek terbesar kita pengembangan kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) bisa berjalan dengan baik,” jelas Bayu.
Sebagai informasi, Forum Stakeholder 2023 yang dilaksanakan PT KPI Unit Balikpapan tahun ini dihadiri dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan diantaranya Polresta Balikpapan, Kodim Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, Universitas Balikpapan, Bea Cukai Balikpapan, Kantor Pajak Pratama Balikpapan Barat, Persatuan Wartawan Indonesia Kota Balikpapan, Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan, BPJS Balikpapan, Serikat Pekerja, perwakilan Kelurahan, Mitra Binaan hingga Vendor.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT KPI Unit Balikpapan Ely Chandra Peranginangin menyampaikan kegiatan ini juga menjadi sarana melakukan pembaruan stakeholder. Hal ini menyesuaikan kondisi aktual yang dihadapi Kilang Pertamina Unit Balikpapan pada saat ini.
“Pada tahun 2022 yang lalu, kami telah mengindentifikasi ada sekitar 65 institusi/kelompok dan pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan perusahaan. Pada forum stakeholder tahun ini, kami mengundang 30 perwakilan,” kata Chandra.
“Forum ini juga menjadi sarana bagi kami dalam memastikan pengelolaan pemangku kepentingan yang kami lakukan sudah berada di jalan yang tepat. Selain itu juga menyeleraskan kepentingan para pihak,” jelas Chandra.
Salah satu hal yang disampaikan dalam Forum Stakeholder 2023 tersebut adalah terkait dengan buffer zone. “Kami sangat merasa terdukung, bahwa ternyata para pemangku kepentingan PT KPI Unit Balikpapan juga melihat bahwa keberadaan buffer zone merupakan hal yang sangat penting,” kata Chandra.
Pemahaman terkait dengan buffer zone ini sebenarnya sejalan dengan program kerja yang dilaksanakan perusahaan untuk mengembalikan fungsi buffer zone yang berada di sekitar kilang.
“Keberadaan buffer zone yang menjadi daerah penyangga kilang merupakan salah satu program kerja yang harus dilaksanakan. Keberadaan buffer zone bukan hanya kepentingan kilang, namun adalah untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terdampak apabila ada hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi pada kilang. Ini adalah tanggung jawab yang harus dipastikan oleh PT KPI Unit Balikpapan,” tutup Chandra. (*)
Discussion about this post