Balikpapan, Borneoupdate.com – DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan lahan sekolah terpadu. Pasalnya telah terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan. Dampaknya tentu akan berakibat keterlambatan proses pembangunan fisik sekolah.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Doris Eko Rian Desyanto mengatakan pemerintah sudah membuat penetapan lokasi (Penlok) pembangunan sekolah terpadu di Balikpapan Timur. Namun ternyata lokasinya bermasalah. Maka perlu segera mencari aset pemerintah lain untuk lokasi pembangunan.
“Ini lokasinya ternyata bermasalah. Ketahuannya pas Pemkot Balikpapan mau pasang plang aset dan ternyata sudah ada plang dari perusahaan swasta. Kemudian di depannya juga ada,” ujarnya, Rabu (15/11).
Untuk itu, lanjut Doris, pihaknya masih menunggu informasi lahan pengganti dari pemerintah setempat. Rencananya ada opsi lahan di depan Indomaret daerah Manggar Baru yang merupakan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Tapi itu harus mendapat persetujuan gubernur terlebih dahulu untuk penggunaannya.
“Nah itu kita harus komunisasikan dulu. Mudah-mudahan bisa terbangun di sana. Sebab pembangunan sekolah terpadu harus terlaksana tahun depan. Ini sudah ada kesepakatan anggarannya,” tuturnya lagi.
Menurut Doris, dirinya cukup optimis Pemprov Kaltim akan membantu persoalan lahan sekolah terpadu di Baltim ini. Apalagi sudah cukup banyak peralihan aset dari Balikpapan ke provinsi. Salah satunya ketika perubahan status SMA-SMK dari kota ke provinsi. “Pemkot Balikpapan juga sudah mulai komunikasi. Mudah-mudahan bisa terealisasi, provinsi mau menghibahkannya. Kalau sudah oke, maka dibangun sudah di situ,” tambahnya. (SAN)
Discussion about this post