Balikpapan, Borneoupdate.com – Kondisi pembangunan di Kota Balikpapan mengundang perhatian mahasiswa fakultas hukum di Universitas Mulia. Salah satu kampus swasta di kota minyak ini berkunjung ke Komisi III DPRD Kota Balikpapan sambil berdialog. Di antara pembahasna yang mengemuka yakni persoalan hukum dan permasalahan DAS Ampal.
Usai audiensi, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Kamaruddin Ibrahim menyampaikan pertanyaan mahasiswa seputar proyek DAS Ampal. Di mana pihak kontraktor mendapatkan sorotan yang cukup besar dari masyarakat. Apalagi dampak dari kegiatan pengerjaan dirasakan langsung dan viral di media sosial.
“Di sini kami jelaskan bagaimana tugas dan tupoksi dari DPRD berkaitan dengan anggaran, pengawasan dan lain sebagainya. Kalau soal penindakan itu ranah pemerintah,” ujarnya kepada wartawan, Senin (09/10).
Dalam hal pengawasan, lanjut Kamaruddin, DPRD bukan mengawasi hal-hal yang mikro. Tetapi lebih ke pengawasan perkara makro. Misalnya jika ada kontraktor yang lambat dan mengalami deviasi tentu DPRD akan turun ke lapangan. Hasil dari kunjungan itu akan menjadi rekomendasi kepada satuan kerja sebagai kuasa pengguna anggaran.
“Jadi kami enggak ngawasi jumlah materialnya. Kami mengawasi dampak dan progres kerjanya di lapangan. Jadi kami mengawal agar proyek dan anggarannya tepat waktu dan tepat sasaran,” jelasnya.
Dipertemuan ini, tambah Kamaruddin, mahasiswa lebih kritis menanggapi perihal masalah hukum DAS Ampal. Namun dirinya tidak bisa memberikan jawaban secara tuntas terhadap permasalahan tersebut. Karena DPRD bekerja berdasarkan kolektif kolegial. Sehingga tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi.
“Karena yang berkaitan dengan operasional itu urusan dari eksekutif. Legislatif hanya mengawasi secara umum. Kami bicara sesuai tugas saja karena kami enggak mau terjebak dengan persoalan yang lainnya,” tambahnya. (MAN)
Discussion about this post