Samarinda, Borneoupdate.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim siap mendorong Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) untuk segera memiliki perpustakaan standar nasional. Pasalnya, sampai saat ini, Kabupaten Mahulu menjadi satu-satunya daerah di provinsi ini yang belum memiliki perpustakaan standar nasional.
Plh Kepala DPK Kaltim, Taufik, yang mengungkapkan sejumlah kendala yang menghambat dalam pembentukan perpustakaan di Mahulu. Menurutnya, pembentukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Mahulu memerlukan infrastruktur, struktur organisasi, serta personil yang saat ini masih terbatas.
“Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola perpustakaan. Kondisi ini mengakibatkan absennya regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) terkait perpustakaan di Mahulu,” paparnya.
Taufik menjelaskan bahwa setiap kabupaten atau kota yang ingin membentuk perpustakaan dialokasikan dana sebesar Rp 5 miliar. “Namun, tanpa memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, bantuan dari DPK Kaltim tidak dapat diberikan,” katanya.
Pemerintah daerah dan pusat ingin mendorong pembentukan Dinas Perpustakaan di Mahulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Menurut Undang-undang tersebut ada lima jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan nasional hingga perpustakaan khusus.
Taufik berharap agar Kabupaten Mahulu segera membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan guna meningkatkan kualitas perpustakaan di wilayah tersebut sesuai dengan standar nasional perpustakaan. “DPK Kaltim siap memberikan bantuan dan dukungan dalam proses pembentukan Dinas tersebut,” jelasnya.
Meskipun Kabupaten Mahulu masih menghadapi kendala dalam membentuk perpustakaan, pemerintah provinsi dan pusat telah melakukan advokasi dan dorongan agar proses pembentukan Dinas Perpustakaan di wilayah ini dapat segera terealisasi.
“Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan akses pendidikan dan budaya di daerah tersebut, terutama dalam hal perpustakaan umum yang menjadi fokus utama pemerintah,” paparnya.
Dengan demikian, pembentukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Mahulu diharapkan dapat segera terlaksana, memberikan akses pendidikan dan budaya yang lebih baik bagi masyarakat setempat, dan memenuhi standar nasional perpustakaan. (*/Adv/TIR)
Discussion about this post